prioritas pemerintah ada pada 12 provinsiJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menggelar aksi satu konvergensi percepatan penurunan tengkes di Ruang Pola Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis.
Plt Walikota Administrasi Jakarta Selatan Ali Murthadho saat membuka agenda itu mengatakan peran lintas sektor sangat membantu dalam konvergensi penurunan tengkes tahun ini.
"Hasil analisis situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)," kata Ali.
Berdasarkan hasil analisis situasi, kegiatan ini harus terus dilakukan untuk meningkatkan percepatan penurunan tengkes bagi setiap rumah tangga di Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, Ali mengatakan pelaksanaan koordinasi, konvergensi lintas program dan lintas sektor tentang analisa situasi data tengkes di Jakarta Selatan ini bisa menjadi bahan masukan pengambil kebijakan.
Baca juga: Pemkot Jakut dukung Kesejahteraan Ibu dan Anak di lingkup pekerjaan
Baca juga: Anies luncurkan beras fortifikasi untuk turunkan angka "stunting"
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan Yudi Dimyati berharap bisa menurunkan sejumlah kasus masalah gizi yang ada di wilayahnya.
"Hasil kegiatan ini adalah terkoordinasinya setiap bentuk kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan masalah gizi Jakarta Selatan dengan baik," kata Yudi Dimyati.
Sebelumnya, Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana menyebutkan saat ini prioritas penanganan tengkes dilakukan pemerintah pada 12 provinsi.
"Saat ini prioritas pemerintah ada pada 12 provinsi, tujuh provinsi tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, serta lima provinsi padat penduduk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten, " ujarnya.
Dia menambahkan pemerintah telah mempercepat penurunan angka tengkes.
Baca juga: Atasi gizi buruk, Pemkot Jaktim bagikan bantuan bagi balita di Cakung
Baca juga: Anies: "Stunting" dan "obesitas" sama-sama ekstrem
Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 agar strategi nasional percepatan penurunan tengkes menjadi acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan tengkes.
Selain itu, BKKBN telah memiliki program terkait dengan pencegahan tengkes yaitu program bapak asuh anak tengkes berupa bantuan donatur sebagai orang tua asuh untuk penanggulangan masalah itu.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
