“Ini sebagai bagian dari upaya negara-negara G20 yang lebih besar untuk membuat aksi dari peta jalan pembiayaan berkelanjutan 2021 dan sejalan dengan upaya yang telah ada untuk lebih mengembangkan infrastruktur sebagai Kelas Aset,” katanya dalam G20 Infrastructure Investors Dialogue yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Negara-negara G20 telah menyadari pentingnya koordinasi internasional terkait pendekatan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan membuat investasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan global untuk mengurangi risiko terkait pembangunan berkelanjutan yang keliru.
“Pada 2021 menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 telah bersepakat untuk membangun kerangka kerja terbaik untuk me-laverage partisipasi sektor swasta guna mengembangkan investasi berkelanjutan ke depan,” katanya.
Kerangka kerja tersebut dibutuhkan untuk menutup gap antara investasi infrastruktur yang saat ini masih besar, dan untuk mengarahkannya pada investasi di proyek-proyek yang berkelanjutan.
“Kendati terdapat dampak positif dari pembangunan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi, ada catatan bahwa infrastruktur, terutama infrastruktur ketenagalistrikan kita, bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca,” imbuhnya.
Negara-negara G20 juga telah membuat peta jalan untuk menjadikan infrastruktur sebagai Kelas Aset agar terdapat pendekatan kolaboratif untuk mengumpulkan modal jangka panjang guna membangun infrastruktur.
“Terdapat tiga kelompok tujuan yang ditetapkan yakni mengembangkan proyek pembangunan, mengembangkan lingkungan investasi untuk infrastruktur, dan mempromosikan standar (investasi infrastruktur) yang lebih besar,” ucapnya.
Baca juga: Kemenkeu: Country Platform Transisi Energi akselerasi pensiun PLTU
Baca juga: Airlangga: Ekonomi biru berpotensi ciptakan jutaan lapangan kerja
Baca juga: Sri Mulyani sebut pasar modal dapat mendorong perusahaan terapkan ESG
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
