"Memang benar tentang kondisi lonjakan inflasi AS (Amerika Serikat) pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Menurut Anis yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu, inflasi di AS dinilai akan berkaitan erat dengan kenaikan suku bunga.
Baca juga: Survei BI perkirakan terjadi inflasi 0,59 persen pada Juli 2022
Selain itu, sejumlah pihak disebut telah menekan Bank Indonesia agar segera menaikkan suku bunganya untuk menyelamatkan diri dari dampak inflasi AS.
“Rencana The Fed (bank sentral AS) menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi inilah, yang dapat mendorong kenaikan dollar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita,” paparnya.
Anis menekankan bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan berdampak pada kenaikan harga yang saat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.
“Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli,” lanjutnya.
Baca juga: Inflasi melonjak, investor diminta jangan cemas berlebihan
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa Pemerintah harus menjaga stabilitas harga BBM dengan berupaya keras untuk tidak menaikkan BBM, listrik dan juga gas karena hal ini akan semakin memberatkan beban masyarakat.
Pemerintah, masih menurut dia, juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, serta pemberian subsidi bagi petani dan nelayan, sebagai salah satu pengendali inflasi.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, seperti minyak goreng agar inflasi tetap terjaga.
"Hari ini saya diterima Gubernur bersama para wali kota dan bupati se-Provinsi Lampung serta seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) berdiskusi terutama mengenai ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, khususnya minyak goreng," kata Zulhas saat menghadiri rapat koordinasi dengan kepala daerah di Lampung, di Bandarlampung, Selasa (12/7).
Menurutnya, stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
