"Ketika mereka dirangkul mereka akan menuntut haknya. Mau tidak mau pemerintah harus menyediakan anggaran lebih banyak lagi," ujar Trubus saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin.
Meskipun upaya melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN sudah dimasukkan sebagai agenda prioritas oleh pemerintah, Trubus mengatakan hal ini akan tetap sulit mengaplikasikannya di lapangan nanti.
Ia mengatakan implementasi kebijakan ini sama sulitnya apabila menunggu masyarakat secara sukarela mendekatkan diri ke pemerintah. Namun, apabila masyarakat lokal tidak dirangkul, ada ketakutan mereka akan terdesak oleh para pendatang.
Baca juga: PUPR kolaborasikan pemenang sayembara desain Istana Wapres di IKN
"Kalau mengharapkan masyarakat sukarela itu sulit," ujar Trubus.
Trubus mengatakan masyarakat lokal juga harus dilibatkan dalam pembuatan desain besar IKN. Ia menyebut berbagai negara di dunia juga melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kota baru di wilayahnya.
Selain itu, Trubus mengatakan pemerintah harus menggandeng lembaga-lembaga yang ada di tingkat lokal dan internasional. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus berkolaborasi.
Menurut rencana, Pemerintah akan menerapkan community engagement atau melibatkan masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan IKN. Tidak hanya pembangunan, dengan program ini mereka diharapkan terlibat dalam pengembangan berkelanjutan di IKN.
Baca juga: Kementerian PUPR: Konsep "forest city" IKN harus terwujud
Baca juga: Kementerian PUPR gandeng konsultan JICA awasi pembangunan di IKN
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
