Jakarta (ANTARA) - Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pengestu menyebutkan negara berkembang membutuhkan sekitar 1 sampai 4 triliun dolar AS per tahun untuk mengurangi emisi karbon guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Diperkirakan dibutuhkan antara 1 hingga 4 triliun dolar AS per tahun bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon. Untuk Indonesia, saya rasa Sri Mulyani sudah memperkirakan akan membutuhkan sekitar 300 miliar dolar AS,” katanya dalam Talkshow Summit Y20 Jakarta yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional di 2030 perlu didasari oleh kerangka kebijakan pembangunan rendah karbon.

Kerangka regulasi dapat berbeda di setiap negara bergantung sektor yang diprioritaskan untuk dikurangi emisi karbonnya.

Dibutuhkan juga pelibatan seluruh sektor perekonomian, baik dari pemerintah, bank-bank pembangunan multilateral, maupun sektor swasta, terutama dalam mendanai proyek-proyek pengurangan emisi.

“Misalnya untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, tentunya sektor swasta tadi dapat terlibat di situ. Atau untuk transisi energi yang berkeadilan, dibutuhkan kompensasi bagi sektor-sektor yang terdampak secara negatif, dan ini harus datang dari pemerintah,” terangnya.

Bank-bank pembangunan multilateral juga bisa turut memberikan pendanaan untuk memancing lebih banyak pembiayaan dari sektor swasta.

“Tapi sekali lagi hal ini harus didasari regulasi atau kerangka kebijakan yang jelas, termasuk salah satunya pajak karbon dan harga karbon, harus ada dasarnya,” ucapnya.

Baca juga: Bank Dunia sebut Indonesia stabil jaga perekonomian kisaran 5 persen

Baca juga: Bank Dunia: Mata uang digital tak jamin akses kepada inklusi keuangan


Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022