“Saya segera rapatkan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), karena ini perlu kebijakan khusus,” kata Moeldoko setelah menerima Front Nelayan Bersatu (FNB), bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BPH Migas di Jakarta, Rabu.
Moeldoko mengatakan produktivitas nelayan harus didukung. Oleh karena itu, kata dia, bukan tidak mungkin pemerintah akan memberikan harga khusus pada nelayan.
Meskipun begitu, dia mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan harga khusus solar industri karena berkaitan dengan harga keekonomian atau pasar.
“Nelayan ini kerjanya banyak menghidupi orang. Program pemerintah dalam penurunan stunting (kekerdilan) ini juga butuh ikan sebagai nutrisi. Saya akan bekerja keras dan berjuang membantu nelayan mendapatkan harga khusus untuk solar industri,” kata Moeldoko.
Ia memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) akan menampung isu-isu yang berkaitan dengan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Ia mencontohkan KSP telah menginisiasi kesepakatan antara kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah dalam penyediaan solar subsidi bagi nelayan dengan kapal ikan 30 Gross Tonase (GT).
“Kesepakatan itu sudah ditandatangani di Batam dua bulan lalu. Kita saat ini mengawal tindak lanjutnya,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan keberatan atas harga solar industri yang mencapai Rp 16.000 per liter. Hal itu membuat kondisi nelayan semakin berat karena saat ini harga ikan hasil tangkapan justru menurun.
Salah satu nelayan, Riswanto mengungkapkan bahwa dengan kebutuhan solar untuk kapal 100 GT yang mencapai 40 kiloliter selama dua bulan, harga solar industri saat ini akan memberatkan biaya operasional.
“Dengan estimasi hasil tangkapan sebesar 50 ton, hitung-hitungan kami masih merugi. Nah, dari pada rugi, kapal hanya disandarkan saja alias tidak melaut. Nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) menganggur semua. Kami mohon pemerintah mengeluarkan kebijakan harga khusus untuk solar industri,” kata Riswanto, nelayan asal Tegal, Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Patuan Alfon menyampaikan penetapan harga solar Industri sebesar Rp16.000 per liter sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk memberikan harga khusus bagi nelayan dengan kapal 100 GT ke atas, dibutuhkan intervensi kebijakan.
“Dari 2,6 juta kiloliter yang disiapkan, 2,2 juta untuk (perikanan) tangkap dan 400 ribu kiloliter untuk budi daya. Sejauh in pasokan masih aman,” kata Pautan.
Baca juga: Moeldoko: Pemerintah jamin ketersediaan solar subsidi untuk nelayan
Baca juga: Nelayan Cirebon "curhat" langkanya solar ke Jokowi dan Ridwan Kamil
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
