lebih fokus kepada pemenuhan pada pemberian makan tambahan
Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi melalui Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster berupaya menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh kembang hingga 9,28 persen di tahun 2022 dengan angka saat ini 10,9 persen.

"Angka-angka ini bukan hal yang memalukan, namun akan menjadi pemacu bagi kader TP PKK Provinsi Bali dan juga TP PKK kabupaten, kecamatan hingga desa untuk lebih aktif turun ke lapangan dan menyambangi penderita stunting," kata Putri Suastini di Denpasar, Rabu.

Suastini menyebut bahwa saat ini Bali masih menjadi provinsi dengan angka stunting terendah, namun dari sembilan kabupaten/kota yang ada masih terdapat empat kabupaten dengan kasus stunting yang tinggi.

Empat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Karangasem dengan balita penderita stunting sebanyak 22,9 persen, kemudian Kabupaten Klungkung 19,4 persen, Kabupaten Jembrana 14,3 persen dan disusul Kabupaten Bangli 11,8 persen berdasarkan catatan 2021.

"Penanganan penderita stunting dapat kita lakukan dengan lebih fokus kepada pemenuhan pada pemberian makan tambahan untuk mereka, sehingga setidaknya konsumsi makanan yang masuk ke tubuhnya menjamin untuk memberikan imun yang baik agar mereka tidak sakit karena virus-virus lain yang masuk dan berkembang di tubuhnya," kata istri Gubernur Bali tersebut.

Baca juga: Ketua PKK Bali minta kader berperan aktif cegah ketengkesan

Langkah untuk meminimalisir angka stunting di Pulau Dewata dikatakan dapat diawali dari kader TP PKK kabupaten hingga desa, yaitu dengan membentuk kerja sama aktif dalam mengedukasi remaja, perempuan pra nikah, ibu hamil maupun pasca melahirkan agar menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan, tidak mengonsumsi obat terlarang, meminimalisir paparan radiasi dari gadget dan mengurangi stres.

Selain itu, kesadaran individu juga harus ditingkatkan. Masyarakat harus paham penyebab dari lahirnya bayi stunting, sehingga upaya pencegahan akan dilakukan lebih awal.

Dalam upaya penurunan stunting sebesar 1,62 persen ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali mengajak seluruh kader di jajaran vertikal untuk turun bergerak, melihat, dan menangani langsung kondisi penderita stunting khususnya di empat daerah tertinggi itu, sekaligus untuk memastikan kesesuaian data di lapangan.

Baca juga: Undiksha dukung BKKBN dalam entaskan kasus stunting
Baca juga: Wagub Bali minta dilakukan pemetaan penyebab utama ketengkesan

Secara terpisah dari Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr dr I Nyoman Gede Anom menjelaskan pentingnya perhatian khusus bagi bayi pascalahir.

Selain membutuhkan imunisasi lengkap, ASI cukup, asupan makanan dan gizi lengkap, tumbuh kembang bayi juga wajib diperhatikan berkala setiap bulan.

"Kita selaku tenaga kesehatan, baik dari fasilitas kesehatan Posyandu atau bidan harus tanggap dengan kondisi warga sekitar, terlebih mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena cenderung keluarga yang kurang mampu akan tertutup informasi mengenai cara pencegahan stunting atau kegagalan tumbuh kembang bayi," katanya secara daring.

Menurutnya hal itu yang membatasi pemantauan perkembangan bayi, sehingga harus dilakukan upaya jemput bola dan sekurang-kurangnya pemberian layanan khusus agar tak ada penambahan kelahiran bayi stunting.

Baca juga: Akademisi: Cegah stunting dengan konsumsi protein hewani

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022