Kepala BKN, Bima Haria Wibisana di Batam, Kamis mengatakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemi COVID-19, BKN mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan tata kelola digital secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi.
"Hari ini kita melaksanakan rakornas yang diadakan setiap tahun, untuk membahas isu-isu yang sedang tren pada tahun ini. Tahun ini kita akan akan melakukan percepatan untuk transformasi menjadi digital," kata Bima.
Baca juga: BKN luncurkan SPEKTRA
Lebih lanjut, Bima menjelaskan dalam rakornas tersebut juga dibahas terkait beberapa masalah yang akan di diskusi untuk mencari solusi.
"Dalam rakornas ini, akan dibahas masalah tersebut, akan ada masukan-masukan terhadap kami sebagai pemerintah, tentang solusi yang akan dilakukan secara bersama-sama," kata dia.
Dengan begitu, ia berharap hasil dari rakornas ini nantinya bisa menjadi solusi yang terbaik untuk masyarakat.
Sementara itu, terkait pemilihan Kota Batam sebagai lokasi pelaksanaan rakornas, hal tersebut untuk membangkitkan kembali ekonomi wisata di daerah setempat.
"Sudah tiga tahun ini diselenggarakan di daerah pariwisata yang terdampak COVID- 19. Dulu pertama di Yogjakarta, kedua di Bali dan sekarang di Batam," kata dia.
Pihaknya ingin membantu pemerintah daerah untuk mengembalikan ekonomi dari sisi wisata.
"Apalagi Kota Batam ini termasuk yang bertumpu pada sektor pariwisata," kata dia.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan apresiasi atas pelaksanaan Rakornas BKN tahun 2022 di Kota Batam.
Menurutnya dengan terlaksananya Rakornas BKN di Kota Batam dapat meningkatkan percepatan ekonomi di daerah setempat.
"Kegiatan ini kami sambut baik dan ini hal bagus untuk mempercepat ekonomi kita, rakor seperti ini bagus dengan pola 'bottom up' mendengarkan masukan-masukan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang disampaikan tadi, bagi kita ini penting karena memang kita banyak kolaborasi soal investasi dan lainnya," kata Ansar.
Baca juga: Doli Kurnia: Gaji kecil konsekuensi jadi PNS
Baca juga: Menpan RB sayangkan ratusan CPNS lulus seleksi undur diri
Baca juga: BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
