Seiring dengan peningkatan lalu lintas komoditas pertanian, ke depan diharapkan Barantan dapat hadir di setiap titik perbatasan negeriJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Bambang memastikan tidak ada maladministrasi dalam seluruh proses tindakan karantina mengingat proses itu dilakukan secara transparan.
“Artinya transparan. Kalau ada maladministrasi pasti ketahuan karena sudah digunakan sistem teknologi informasi, (yaitu) single submission ekspor-impor untuk semua proses transaksi karantina yang diketahui oleh Bea Cukai, otoritas pelabuhan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pihak lainnya,” ujarnya di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, ombudsman menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali kinerja Barantan terutama karantina hewan karena dinilai telah lalai dalam mengidentifikasi risiko penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Jawa Timur ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Fungsi pengawasan Barantan juga dinilai lemah yang terlihat dari munculnya tiga jenis penyakit eksotik atau wabah penyakit ternak di Indonesia dari 2019 sampai Mei 2022, yaitu wabah demam babi Afrika, penyakit kulit berbenjol, dan PMK.
Selanjutnya, implementasi kinerja Badan Karantina Hewan (BKH) dinilai tidak harmonis dengan fungsi kesehatan hewan yang ada di pusat dan daerah. Di antaranya, Karantina Hewan tidak pernah menyampaikan sertifikat pelepasan kepada otoritas berwenang daerah tujuan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota atas hewan yang dimasukkan dari daerah lain.
Menurut Bambang, pihaknya belum mampu mengawasi 340 bandara, 636 pelabuhan laut, dan 18 pos lintas batas negara karena keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran wabah PMK.
“Seiring dengan peningkatan lalu lintas komoditas pertanian, ke depan diharapkan Barantan dapat hadir di setiap titik perbatasan negeri,” ungkap dia.
Meskipun kekurangan SDM maupun sarana-prasarana, Barantan bersama Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama TNI/Polri disebut melakukan pengawasan lalu lintas hewan rentan PMK.
Sepanjang 2021 hingga Juni 2022, tim gabungan tersebut dinyatakan mampu melakukan penangkapan sekaligus pemusnahan antara lain hewan ternak berupa 1.840 kambing asal Thailand yang masuk secara ilegal di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
“Penerapan biosekuriti turut diimplementasikan dalam bentuk karpet disinfektan di seluruh bandara dan pelabuhan guna mengendalikan risiko penyebaran virus PMK,” kata Bambang.
Terkait komentar Ombudsman yang mengatakan ada ketidakharmonisan BKH pusat dengan daerah, dia mengklaim pihaknya telah memberikan sertifikat pelepasan kepada otoritas berwenang daerah (veteriner) tujuan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota atas hewan yang dimasukkan dari daerah lain.
Jika sertifikat pelepasan tak diberikan kepada otoritas veteriner, Bambang memastikan hewan ternak yang hendak dikirim tak lolos uji kesehatan.
Berdasarkan skema lalu lintas hewan ternak, sertifikat pelepasan akan dikeluarkan Barantan andaikata otoritas berwenang daerah sudah mengeluarkan terlebih dahulu sertifikat veteriner yang menjadi bukti kesehatan hewan ternak.
“Sertifikat veteriner hanya satu dari sekian banyak persyaratan-persyaratan ketika pelaku usaha membawa angkutan yang akan dilalulintaskan. Seperti sertifikat sanitasi, sertifikat kesehatan, dan rekomendasi dari instansi teknis, dan aturan-aturan lain,” ucapnya.
Baca juga: Barantan lakukan tindakan karantina 5.373 kali selama 2021-Juni 2022
Baca juga: Mentan perintahkan Barantan perkuat pengawasan produk pangan masuk RI
Baca juga: Mentan minta badan karantina kawal ekspor dan lebih kreatif
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
