“Perlu adanya pemahaman masyarakat atas keberadaan UU ini, dan diharapkan dapat membantu korban untuk berani bicara terkait kekerasan yang dialaminya,” ujar Menteri Bintang dalam sosialisasi UU TPKS yang diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kowani dorong percepatan implementasi dari UU TPKS
Kementerian PPPA juga telah meluncurkan layanan pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak melalui SAPA 129 atau melalui pesan Whatsapp dengan nomor 08111129129.
Dalam sosialisasi itu, Menteri Bintang menjelaskan bahwa UU TPKS tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan hak korban serta pemulihan.
“UU TPKS ini sudah mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh WNI. Oleh karena itu, saya berharap substansi dari UU tersebut dapat dimengerti secara komprehensif oleh seluruh organisasi perempuan dan lainnya,” kata dia.
Baca juga: KPPPA sinergi pendamping kasus kekerasan seksual implementasi UU TPKS
Menurut dia, UU TPKS merupakan undang-undang lex-specialis yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual mulai dari hulu ke hilir.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi anggota Kowani di Tanah Air. Ketua Umum Kowani Dr Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan percepatan implementasi dari UU tersebut sangat dibutuhkan.
Giwo menjelaskan bahwa anggota Kowani turut mengawal dan mensosialisasikan UU TPKS tersebut. Selain itu, anggota Kowani turut andil dalam mengadvokasi serta membantu aparat penegak hukum.
Baca juga: Polisi diminta menjerat pelaku siber pornografi anak dengan UU TPKS
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semua,” kata Giwo.
Pewarta: Indriani
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
