Firman mengatakan penerapan mekanisme surat tugas keluar lebih mengarah ke langkah birokrasi internal partai atau politik partai, bukan mengatur aspek administrasi.
“Di sini memang letak ketidakwajaran aturan ini, saya kira saya belum melihat itu terjadi di partai lain,” kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin.
Baca juga: Puan: Kader harus sambangi rakyat meski elektabilitas PDIP tertinggi
Ia melihat upaya ini sebagai gambaran besar dari PDIP untuk mengunggulkan Puan sebagai kandidat tunggal yang akan diusung pada Pemilu 2024.
Terdapat nilai strategis dari pemberlakuan surat tugas keluar bagi kader PDIP yang hendak keluar kota.
“Sehingga ditafsirkan ini untuk membatasi mobilitas Ganjar (Ganjar Pranowo) yang nampaknya semakin meninggalkan elektabilitas Puan,” kata Firman.
Adanya kendali melalui penugasan, lanjut dia, PDIP memberi kesempatan lebih besar kepada Puan untuk semakin mendapat hati dan suara rakyat dengan harapan tingkat elektabilitas Puan, meningkat.
Baca juga: Survei New Indonesia: Elektabilitas duet Prabowo-Puan tertinggi
Saat ini, PDIP mulai memberikan Puan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Secara internal, lanjut Firman, PDIP memiliki hak untuk mencalonkan sendiri kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Firman mengatakan sisi lain terkait aturan surat tugas keluar, partai menginginkan Ganjar sebagai kepala daerah sekaligus kader PDIP yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengedepankan kepentingan wilayah atau partai bukan kepentingan pribadi.
Baca juga: Analis: Puan tak perlu risaukan peringkat elektabilitas
Pewarta: Feny Aprianti
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
