“Perspektif dari para pakar, ahli dan akademisi sangat dibutuhkan dalam menjadikan APBN semakin lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan Indonesia,” kata Heru terkait pelaksanaan konsultasi publik APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Heru menuturkan kebijakan publik bersifat dinamis sehingga perspektif para pakar, ahli dan akademisi sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penyempurnaan serta pemecahan masalah yang harus tercakup pada APBN.
Baca juga: Ekonom: Kenaikan nilai tukar rupiah tidak ganggu postur APBN
Tak hanya itu, pasal 96 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah menjadi UU 15 Tahun 2019 pun menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak memberikan masukan lisan dan tertulis.
Masukan secara lisan dan tertulis terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum atau public hearing, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya serta diskusi.
Heru menekankan tahapan konsultasi publik dalam proses penyusunan RUU APBN TA 2023 merupakan tahapan penting sebagai upaya penyempurnaan materi secara substansial dan bukan sekedar formalitas belaka.
Konsultasi publik dimaksudkan untuk melihat persepsi dan ekspektasi awal baik pakar, ahli, akademisi dan masyarakat luas terhadap RUU yang akan disahkan.
Baca juga: Kemenkeu: Penurunan kemiskinan indikasi peran APBN perlu dilanjutkan
“Konsultasi publik diharapkan dapat menampung harapan publik terkait materi pengaturan dalam regulasi RUU APBN TA 2023,” ujarnya.
Menurut Heru, konsultasi publik akan memberikan penguatan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat sekaligus bagian dari implementasi good governance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Konsultasi publik diharapkan akan menjaring saran dan masukan terkait RUU APBN TA 2023 sehingga pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ke depan,” katanya.
Baca juga: Wamenkeu : APBN tahan harga energi yang naik di tengah tensi global
Baca juga: Presiden: Kita berdoa APBN masih kuat untuk subsidi BBM
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
