Pemerataan pembangunan dan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan adalah konsep besar Presiden Joko Widodo yang telah diterapkannya dalam berbagai kebijakan nasional.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020.
Dari jumlah itu, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94 persen penduduk berada di Jawa. Lalu, presentase sebanyak 21,73 persen berada di Sumatera, sebanyak 7,43 persen di Sulawesi dan sebanyak 6,13 persen berada di Kalimantan.
Selain itu, BPS juga mencatat kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih didominasi oleh Jawa yang mencapai 59 persen. Diikuti Sumatera 21,31 persen dan Kalimantan 8,05 persen. Lalu, Sulawesi 6,33 persen dan Papua 2,24 persen.
Terlihat jelas, wilayah Jawa tidak hanya mendominasi dari segi jumlah penduduk, kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat mendominasi atau Jawa Sentris.
Namun, apabila melihat pertumbuhan ekonomi secara spasial pada 2021, berbagai wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar dengan mengalami pertumbuhan yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua sebesar 10,09 persen dan Sulawesi sebesar 5,67 persen. Lalu diikuti oleh Jawa yang tumbuh 3,66 persen dan Sumatera tumbuh 3,18 persen. Kemudian, Kalimantan tumbuh sebesar 3,18 persen serta Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 0,07 persen.
Potensi ekonomi di luar Jawa dan Sumatera tersebut yang berupaya untuk diwujudkan pemerintah melalui pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, agar pemerataan ekonomi dapat terwujud.
Baca juga: Pembangunan IKN jadi jembatan untuk wujudkan ekonomi hijau
Pemerataan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rwanda Wandy mengatakan gagasan pemindahan IKN ditujukan untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan pulau Luar Jawa serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Keputusan pemindahan IKN, menurut Rwanda, untuk mengurangi beban Jawa agar tidak dominan terhadap PDB nasional atau Jawa Sentris, sehingga pembangunan ini menciptakan episentrum baru di Kalimantan serta pulau-pulau lainnya.
Secara geografis, IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia bisa mendekatkan ibu kota dengan pulau-pulau lain, sehingga akan lebih mudah untuk mendorong akses perdagangan antar wilayah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan pemindahan IKN menjadi salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur.
Pemerintah menyadari betul adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa, sehingga pembangunan IKN telah diarahkan ke luar Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi game changer untuk mencari sumber perekonomian baru yang mengusung pemerataan agar mampu menumbuhkan ekonomi lebih cepat.
Saat ini, pemerintah juga sedang bergerilya mencari investor potensial dari berbagai negara seperti UAE dan Jepang agar mau menanamkan modal di kota yang nantinya berkonsep smart city dengan mengedepankan aspek lingkungan.
Keberadaan investor sangat krusial mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya mampu menanggung beban perpindahan IKN berjarak sekitar sejam perjalanan dari Balikpapan ini.
Baca juga: Mengawal janji inklusivitas ekonomi di Ibu Kota Negara
Dampak positif
Melansir dari Kementerian Sekretariat Negara, IKN Nusantara dirancang untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Adanya IKN Nusantara akan mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi sehingga dapat meningkatkan arus perdagangan lebih dari 50 persen dan menurunkan kesenjangan antar wilayah persen di Indonesia.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan pemindahan IKN tentunya akan memberikan perubahan ke struktur perekonomian secara spasial, namun, untuk saat ini belum bisa terlihat akan sejauh apa perubahannya.
Menurut dia, seberapa besar perubahan yang akan terjadi tergantung dengan aktivitas ekonomi disana nantinya. Ia mengatakan besarnya dampak ke perekonomian baru akan terlihat setelah IKN pindah dan kehidupan dimulai disana.
IKN Nusantara juga akan membuat perputaran belanja dalam APBN, maupun alokasi keuangan dan kebijakan yang semula berpusat di Pulau Jawa dapat merata ke berbagai wilayah di Indonesia.
Nantinya, IKN Nusantara akan memiliki enam klaster ekonomi yang meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon.
Terdapat juga dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0.
Selain itu, di sekitar IKN sudah terdapat dua kota penyangga perekonomian yakni Kota Balikpapan dan Samarinda yang dapat mendukung integrasi IKN dengan wilayah lain di Indonesia.
Dengan semua itu, IKN Nusantara ditujukan untuk membawa multiplier effect yang menjadikan episentrum pertumbuhan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia maju 2024.
Baca juga: Airlangga ajak perusahaan Jepang kembangkan "smart city" di IKN
Baca juga: Bahlil: IKN harga mati, harus jalan terus!
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
