"Saya mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama pihak terkait untuk terus melakukan langkah sosialisasi pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak, salah satunya menyiapkan satuan tugas (satgas) di tingkat desa dan kewilayahan," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: MPR minta Polri usut tuntas dugaan penggelapan dana CSR Yayasan ACT
Hal itu dikatakannya terkait kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, khususnya selama masa pandemi COVID-19 terdapat peningkatan data pelaporan kasus kekerasan di Indonesia.
Bamsoet menjelaskan, satgas tersebut nantinya dapat melakukan kegiatan advokasi dan upaya-upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk mengedukasi soal penggunaan media digital atau gadget yang dapat memicu tindak kekerasan.
Dia meminta Kementerian PPPA dapat memberikan kemudahan akses bagi para korban kasus kekerasan mulai dari memaksimalkan layanan "call center" Sahabat Perempuan dan Anak, layanan whatsapp, serta bekerja sama dengan instansi terkait di daerah juga aparat Kepolisian.
"Langkah itu agar masyarakat khususnya korban dapat dengan mudah melapor atau mengadukan kasusnya agar bisa ditangani sesegera mungkin," ujarnya.
Dia meminta komitmen pemerintah bersama pihak terkait yaitu Komnas Perempuan dan Anak serta komunitas lainnya agar terus berupaya memberikan perlindungan, pendampingan serta penanganan secara komprehensif terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, disesuaikan dengan kebutuhan korban.
Baca juga: MPR: Rapat Gabungan sepakat bentuk panitia "ad hoc" PPHN
Baca juga: Setjen MPR: Mahasiswa harus persiapkan diri jadi calon pemimpin
Baca juga: Pimpinan MPR temui Presiden sampaikan PPHN hadir tanpa amendemen UUD
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
