Sudah dua tahun harga rumah subsidi belum ada penyesuaianJakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menaikkan harga rumah subsidi karena harga bahan bangunan terus mengalami kenaikan.
"Sudah dua tahun harga rumah subsidi belum ada penyesuaian sedangkan harga-harga bahan bangunan terus mengalami kenaikan," kata Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurut Junaidi, bahan bangunan utama seperti besi dan semen sudah mengalami kenaikan sejak tahun lalu dan cukup signifikan naiknya.
"Jangan sampai pengembang bisa jualan, namun tak bisa memproduksi lagi, karena marginnya sangat tipis. Idealnya kenaikan itu tiap tahunnya sebesar tujuh persen,” jelas Junaidi.
Junaidi juga menyoroti aturan tentang lahan sawah dilindungi (LSD) membuat pengembang kesulitan mencari lahan untuk pengembangan proyeknya.
Baca juga: Mewujudkan ekonomi syariah kuat melalui perumahan
Junaidi menerangkan LSD saat ini mengikuti rencana tata ruang dan tata wilayah (RT/RW) yang sudah mengalami perubahan.
"Ini menyebabkan tumpang tindih dan banyak tanah-tanah yang tadinya sudah ada permukiman sampai sekarang tidak bisa melakukan balik nama karena terganjal LSD," kata Junaidi.
Junaidi mengatakan LSD itu seharusnya jangan bertentangan dengan RT/RW yang sudah ada.
"Peta yang dipakai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menggunakan peta yang sudah lama, sehingga RT/RW yang terbaru tidak digunakan. Hal itu menjadi kendala bagi teman-teman pengembang yang sudah membebaskan lahan sejak lama dan bahkan masyarakat,” jelasnya.
Kerja sama
Apersi sebelumnya melakukan perjanjian kerja sama dengan Konfederasi Syarikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) untuk pengadaan rumah bagi anggota kedua asosiasi tersebut.
Baca juga: Pengamat dorong BUMN maksimalkan pembangunan hunian bersubsidi
“Potensi pasar dari keduanya cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Seperti KSPI memiliki potensi pasarnya mencapai 11 juta pekerja, begitu pun dengan pedagang pasar yang tersebar diberbagai daerah dan kita akan mendorong BTN untuk pembiayaannya,” kata Junaidi.
Sementara Nixon L.P Napitupulu, Wakil Direktur BTN yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi kerja sama antara Apersi dengan KSPI dan IKAPPI.
“Ini potensi pasar besar dan Apersi cukup jeli menangkapnya. Kami perbankan yang fokus pada pembiayaan rumah subsidi tentunya sangat terbantu dengan apa yang dilakukan Apersi,” imbuh Nixon.
Menurut Nixon minat masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih tinggi. Bahkan, dari 3,7 juta KPR yang sudah disalurkan BTN paling banyak adalah KPR subsidi.
"Pertumbuhan di KPR Masih cukup bagus, perumahan subsidi masih bintangnya dan untuk perumahan nonsubsidi berita bagusnya sudah di atas lima persen dibanding tahun-tahun sebelumnya yang masih berat," kata Nixon.
Baca juga: Pengamat dukung pembatasan BBM subsidi lewat data rumah tangga
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
