“Kalau membicarakan pajak, apalagi aturan pajak, orang-orang seringkali merasa alergi duluan. Tapi kalau bicara manfaat pajak, orang lebih tertarik karena mereka menyadari uangnya digunakan dengan baik,” kata Pras dalam Rilis Survei Indikator Politik Indonesia yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bahwa sosialisasi dan edukasi menjadi lebih sulit karena Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal sehingga tidak semua pajak dipungut oleh pemerintah pusat.
“Tidak mudah juga untuk mengajak lembaga-lembaga ini untuk sepenuhnya akuntabel. Jadi masyarakat sering komplain terkait pajak kendaraan bermotor ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak), padahal ini bagian dari otoritas pemerintah,” katanya.
Ke depan pemerintah akan mendorong peningkatan program-program yang dapat membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam pembayaran dan pengawasan pajak, termasuk yang dibuat oleh pemerintah daerah.
“Front line kita, pemerintah daerah dan kementerian teknis, yang membelanjakan uang pajak sehari-hari akan didorong lebih proaktif,” katanya.
Menurutnya pajak bisa menjadi alasan bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang.
“Dengan membayar pajak, kita bisa menuntut agar fasilitas dari negara bisa menjadi lebih baik,” ucapnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan pajak sepanjang semester I 2022 mencapai Rp868,3 triliun atau tumbuh 55,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Menkeu sosialisasi kesadaran pajak ke ratusan pelajar
Baca juga: DJP gencarkan sosialisasi amnesti pajak periode tiga
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
