bisa zero kasus seperti DKI Jakarta, Bali, Kalimantan SelatanBanda Aceh (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi target kepada Pemerintah Aceh agar dalam dua bulan ke depan pada September bisa mencapai nihil kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
“Target untuk Aceh satu hingga dua bulan ke depan kasus turun, dan kalau bisa zero kasus seperti DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di sela-sela Rapat Koordinasi Penanganan PMK di Banda Aceh, Rabu.
Aceh merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyebaran PMK cukup tinggi, setelah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Hingga (2/8) kemarin, hewan ternak yang terinfeksi PMK di Aceh sudah mencapai 45.119 ekor, di antaranya 39.682 ekor telah sembuh, 275 ekor mati dan 59 ekor potong paksa, serta masih dalam perawatan medis 5.103 ekor.
Aceh telah mendapatkan alokasi vaksin tahap pertama sebanyak 27.800 dosis, dan yang telah disuntikkan ke hewan ternak di kabupaten/kota sebanyak 23.084 dosis atau 83 persen, serta sisa vaksin yang tersedia 4.716 dosis.
Baca juga: Disbunnak: 1.938 ternak di Aceh Barat sudah sembuh dari PMK
Baca juga: Tiga kabupaten di Aceh masih terbebas dari wabah PMK
Hingga saat ini, kata Suharyanto, realisasi penyuntikan vaksin PMK di Tanah Rencong cukup bagus, karena dari vaksin didistribusikan capaiannya rata-rata sudah di atas 90 persen, sehingga belum ada kendala yang berarti.
“Untuk Aceh sampai saat ini vaksin yang didistribusikan masih tersisa beberapa ribu dan ini sudah saya tekankan untuk terus disuntikkan dalam waktu dekat juga,” katanya.
Di samping itu, dia juga menekankan agar Aceh terus melakukan pengobatan terhadap ternak yang masih sakit akibat PMK, sehingga angka kesembuhan meningkat.
Obat-obatan yang tersedia untuk wabah PMK di Aceh sebanyak 7.000 dosis, dan yang telah terpakai sebanyak 6.700 dosis dan yang tersisa 300 dosis. Sementara kebutuhan 187.625 dosis.
Kata Suharyanto, pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan obat-obatan secara mandiri dengan menggunakan APBD maupun Biaya Tak Terduga (BTT).
“Penularan begitu masif, maka tingkatan biosekuriti, menjaga lalu lintas darat, laut dan udara, pengobatan, kalau obat-obatan habis segera diminta, dan tingkatkan vaksinasi,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Mutu dan Keamanan Pakan Direktorat Pakan Kementan RI, M Syukron Amin mengatakan bahwa Kementan terus memberikan perhatian terhadap penanganan PMK di Aceh.
“Kami akan terus mendukung obat-obatan maupun vaksinasi ketika provinsi melapor,” katanya.
Baca juga: BNPB minta Aceh segera potong bersyarat ternak sakit parah karena PMK
Baca juga: BNPB minta Aceh tingkatkan biosekuriti dalam penanganan PMK
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
