“Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun,” katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis.
Wawan merinci, 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 persen dari target Rp21 triliun.
PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.
Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.
Ketiga adalah Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari target Rp6,9 triliun.
Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.
Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry permit.
Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.
Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun
Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.
Penurunan turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.
Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.
Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.
Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.
Terakhir adalah Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun.
Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.
Sementara PNBP pada K/L lainnya dan BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4 persen (yoy) dari Rp37,8 triliun karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp9,66 triliun.
Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp71 triliun.
Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun.
Baca juga: Ditjen Minerba usul perbaikan sistem pengawasan guna optimalkan PNBP
Baca juga: Menkeu prediksi PNBP sumber daya alam 2022 lampaui Rp149,5 triliun
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
