Pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil atau selesai jika pembangunan tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat selaku penerima manfaatJakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan serah terima aset bidang perumahan ke sejumlah pemerintah daerah (pemda) senilai Rp68 miliar.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rilis di Jakarta, Kamis, memaparkan bahwa berbagai aset bidang perumahan tersebut antara lain aset bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) senilai Rp43,6 miliar, rumah susun (Rusun) Rp15,1 miliar dan rumah khusus (rusus) Rp9,3 miliar yang dapat dimanfaatkan pemda sekaligus mensukseskan Program Sejuta Rumah di Indonesia.
"Kementerian PUPR (melalui Program Sejuta Rumah) akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan," ujar Iwan saat memberikan sambutan sekaligus pengarahan pada kegiatan "Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) dan Koordinasi Percepatan Serah Terima Aset Berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)".
Pada kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan BAST dan naskah BMN oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto dengan kepala daerah serta ketua yayasan penerima bantuan perumahan Kementerian PUPR. Aset yang diserahterimakan tersebar di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Jember.
Selanjutnya di Kabupaten Subang, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Kota Manado, Kota Gorontalo, dan Kota Jayapura.
Iwan menerangkan berdasarkan arahan Menteri PUPR permasalahan serah terima aset ini perlu segera dapat dituntaskan. Hal itu dikarenakan selama aset tersebut belum diserahterimakan atau dihapuskan dari neraca Kementerian PUPR, maka aset tersebut akan terus menjadi temuan dan menurunkan penilaian kinerja instansi.
Salah satu langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan dalam penyelesaian serah terima aset tersebut adalah dengan adanya inventarisasi barang milik negara (BMN) yang ada, serta percepatan proses serah terima aset.
Percepatan tersebut, lanjutnya, termasuk yang dibangun oleh eks Kementerian Perumahan Rakyat pada 2012-2014 melalui Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (BSPK) dan PSU dengan komponen bantuan berupa jaringan jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), tempat sampah, dan MCK komunal, serta aset likuidasi eks Satker Pembangunan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Umum yang dibangun pada 2015-2020.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil atau selesai jika pembangunan tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat selaku penerima manfaat.
Untuk merealisasikan hal itu, ujar dia, maka hasil-hasil pembangunan di bidang perumahan perlu segera dilakukan serah terima ke penerima bantuan untuk segera dapat dinikmati manfaatnya.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penandatanganan BAST dan naskah hibah tersebut setidaknya ada sejumlah aset yang diserahterimakan ke pemda. Beberapa aset yang diserahterimakan antara lain aset bantuan PSU senilai Rp43,6 miliar, aset rusun Rp15,1 miliar, dan aset rumah khusus Rp9,3 miliar.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun PSU 643 rumah subsidi di Kalimantan Selatan
Baca juga: Kementerian PUPR alokasikan Rp20,6 miliar bangun Rusun ASN BPKP NTT
Baca juga: Ditjen Perumahan dapat pagu indikatif pada 2023 Rp5,93 triliun
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
