Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan pihaknya menggunakan sepeda motor listrik dan mobil listrik sebagai kendaraan angkutan logistik, termasuk pemanfaatan drone atau pesawat nirawak.
"Desainnya yang jelas harus high tech, green energy, efisiensi, terbarukan, itu kami siapkan ke arah sana," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Senin.
Choiriana menjelaskan pengangkutan logistik melalui drone merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pos Indonesia untuk kantor-kantor kementerian dan lembaga yang masuk restricted area.
Jika orang hanya sampai ke hub saja, maka dari hub ke dalam IKN Nusantara akan dilakukan oleh perseroan. Menurutnya, kondisi itu sama seperti kawasan ekonomi khusus yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana.
"Di dalam itu ada aturan-aturan khusus, kami akan menyesuaikan dengan aturan-aturan itu," kata Choiriana.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa master plan IKN Nusantara sudah mandatori requirement pemerintah, jadi siapa saja yang masuk harus patuh dengan berbagai aturan yang ada. Pos Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara logistik tentu harus mengikuti aturan-aturan itu.
Choiriana menuturkan pengangkutan logistik menggunakan teknologi terbaru dapat menjadi bagian dari showcase pemerintah Indonesia kepada para tamu yang hadir ke IKN Nusantara, sehingga semua pelayanan logistik dibuat secara proven dengan baik.
"Banyak referensi, pusat pemerintahan dengan bisnis ini berbeda, contoh di Malaysia ada Kuala Lumpur dan Putrajaya, fasilitas Putrajaya sangat berbeda dengan Kuala Lumpur. Begitu juga di Amerika Serikat ada Washington DC dengan New York," kata Choiriana.
"Kami tidak ingin mengecewakan pemerintah, sehingga kami pasti memberikan pelayanan terbaik untuk IKN Nusantara," imbuhnya.
Pos Indonesia menyebutkan tarif logistik atau pengiriman barang dari dan menuju lokasi IKN Nusantara bisa diturunkan hingga 30 persen dari tarif yang berlaku saat ini.
Biaya logistik yang rendah itu dapat terwujud melalui layanan pergudangan atau warehouse yang disiapkan oleh perseroan bersama dengan BUMN lainnya di sektor logistik.
Pemerintah telah menerbitkan regulasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Kegiatan pemindahan dilakukan secara bertahap mulai 2022 sampai 2045.
Berdasarkan perhitungan Bappenas, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun. Pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen anggaran itu berasal dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
Baca juga: PT Pos Indonesia dukung pengiriman logistik terkait G20
Baca juga: Pos Indonesia garap jasa angkutan tambang nikel
Baca juga: Menjawab tantangan zaman dengan misi transformasi Pos Indonesia
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
