Badung (ANTARA) -
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan 1,8 juta tenaga kerja di sektor ekonomi hijau pada 2030 yang tersebar di sektor energi, kendaraan listrik, restorasi lahan, dan sektor limbah.
 
Hal itu disampaikan Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam keterangan yang diterima pada acara 3rd G20 Development Working Group (DWG) Side Event “Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy” di Nusa Dua, Bali, Selasa.
 
“Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Untuk itu peningkatan indeks secara berkesinambungan tentu akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini," katanya. 
 
Ia mengatakan pemerintah akan menjadikan Indeks Ekonomi Hijau sebagai salah satu sasaran makro pembangunan dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang.
 
Indeks Ekonomi Hijau sendiri terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Baca juga: Bappenas bentuk Indeks Ekonomi Hijau untuk lihat hasil transformasi
 
Menurut laporan Indeks Ekonomi Hijau, upaya transisi menuju Ekonomi Hijau dapat memberikan beragam manfaat bagi Indonesia, diantaranya pertumbuhan PDB rata-rata di angka 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050, 87-96 miliar ton emisi Gas Rumah Kaca yang diselamatkan pada rentang 2021-2060, hingga 68 persen penurunan intensitas emisi di 2045.
 
Selain itu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) lebih tinggi di rentang 25-34 persen, setara 13.890-14.975 dolar AS per kapita pada 2045.
 
Di sektor lingkungan, 40.000 jiwa terselamatkan dari pengurangan polusi udara pada 2045, restorasi jasa ekosistem bernilai 4,75 triliun dolar AS per tahun pada 2060, 3,2 juta hektare hutan primer terlindungi pada 2060, dan penambahan tutupan hutan 4,1 juta hektare pada 2060.
 
Upaya transisi menuju Ekonomi Hijau, kata dia, juga berpengaruh terhadap peningkatan luas hutan mangrove menjadi 3,6 juta hektare pada 2060 dan peningkatan ketahanan iklim perekonomian.
 
Dalam kesempatan lain Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins mengapresiasi langkah Bappenas dalam mendukung kebijakan Pembangunan Rendah Karbon.
 
“Sebagai focal point dari G20 Development Working Group, Bappenas telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menerapkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon ke dalam pemulihan ekonomi hijau, sebuah contoh luar biasa yang sejalan dengan tema Kepresidenan G20 2022, ‘Recover Together, Recover Stronger,” kata Owen Jenkins.

 
 
 

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022