Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian fokus terhadap tiga prinsip untuk memperkuat struktur industri di Tanah Air, yaitu membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif.

“Industri yang berkeadilan dan inklusif berarti bahwa pembangunan industri manufaktur harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Untuk mendorong pertumbuhan industri yang inklusif itu, Kemenperin melaksanakan beragam kegiatan kemitraan, antara lain mendorong link and match antara IKM pangan dan kerajinan terpilih dengan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka), mempertemukan tier 1 industri otomotif dengan IKM komponen, serta mendorong kemitraan dengan BUMN melalui program Pasar Digital (PaDi) UMKM sehingga IKM dapat masuk dalam rantai pasok BUMN.

“Pengembangan kemitraan antara IKM dengan industri besar, BUMN dan sektor ekonomi lainnya di dalam negeri, sejalan dengan kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kebijakan subtitusi impor, yang juga simultan dengan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan,” imbuhnya.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan mitra usaha tersebut, baik secara kuantitas dan kualitas produk, Kemenperin terus menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku IKM.

Program tersebut mulai dari fasilitasi kemudahan akses bahan baku, penguatan kemampuan teknologi, peningkatan mutu produk melalui fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk, peningkatan kapabilitas dan produktivitas IKM, serta penguatan desain produk.

“Tugas kami adalah mengetahui kebutuhan industri besar seperti apa sehingga dapat menyiapkan kapasitas IKM untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang disebut link and match, yaitu mempertemukan kemampuan pasok IKM dengan spesifikasi mitra usaha, serta bagaimana menjamin keberlangsungan usaha itu terus berjalan,” ujarnya.

Reni menambahkan, program kolaborasi atau kemitraan sangat penting bagi pelaku IKM, karena dengan program ini mereka dapat memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang, serta menerima feedback dan pembinaan untuk perbaikan kualitas produk, SDM, sistem manajemen mutu, serta akses informasi dan teknologi agar menjadi mitra yang berdaya saing.

Sementara itu, industri besar, BUMN, ritel, atau eksportir selaku mitra usaha IKM, akan mendapatkan jaminan pasokan bahan baku dan komponen yang sesuai standar.

“Kemenperin ingin membangun ekosistem agar semua pihak dapat turut serta melakukan pelatihan, fasilitasi, pendampingan bagi IKM, tidak melulu bersumber dari APBN. Kami mengajak industri besar, swasta dan pemda untuk bersama-sama mengembangkan IKM,” ujar Reni.

Baca juga: Pengusaha yakini industri TPT nasional masih punya masa depan cerah

Baca juga: NFA perluas lahan tebu perkuat industri gula nasional


Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022