Presiden Joko Widodo disebut sudah memerintahkan perbankan agar memberikan 30 persen kredit untuk UMKM, namun hingga kini baru 20 persen.
“Dalam pelaksanaannya tak mudah, karena pihak bank masih kuatir dari aspek NPL (Non Performing Loan/kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet) sehingga aset menjadi pertimbangan dalam memberikan kredit. Jadi kolateral masih berlaku,” ujar Masduki, dalam kegiatan “Cerita Kriya: Perajin Berdaya, Indonesia Bangkit” di Bali yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 12,6 persen didorong penyaluran KUR
Karena itu, dia meminta pemerintah daerah (pemda) menunjuk pihak bank yang ditugaskan untuk penyaluran kredit ke UMKM, misalnya BNI, BRI, atau Mandiri. Kemudian, pemda perlu menyiapkan tim untuk mendampingi pelaku UMKM dalam menyusun proposal kredit.
"Di Palu, Sulawesi Tengah, cukup berhasil, gubernurnya cukup aktif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM untuk menyusun kredit,” ucap dia.
Baca juga: Sosialisasi kemudahan perizinan, BKPM target tingkatkan penerbitan NIB
Selain menyusun proposal kredit, UMKM perlu onboarding ke ekosistem digital dari sisi proses bisnis guna memperlihatkan jejak rekam arus kas usaha kepada perbankan atau teknologi finansial sehingga UMKM tak lagi memerlukan aset sebagai jaminan agar memperoleh bantuan pinjaman, cukup dengan teknologi digital.
Menurut dia, jika pembiayaan dari bank mempertimbangkan aset pasti UMKM akan kesulitan memperoleh kredit.
Baca juga: Erick Thohir minta Himbara tingkatkan akses kredit untuk UMKM
“Untuk apa kolateral, agunan, kalau bisnisnya tak lancar, kan macet juga. Yang penting justru bagaimana bisnisnya lancar, tapi ada track record digital sehingga memudahkan para UMKM untuk mengakses pembiayaan. Sekarang fintech sudah Rp300 triliun lebih menyalurkan pinjamannya, bahkan Rp2 miliar pun sudah tanpa agunan, kenapa? Karena mereka pakai teknologi,” katanya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
