Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan program itu bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen.
"Berdasarkan hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 27 September 2021, menyetujui alokasi APBN tahun 2022 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia" kata Ida dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Pemerintah memiliki beberapa strategi seperti perluasan jaringan, pembangunan minigrid, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, alat penyalur daya listrik (APDAL), stasiun pengisian energi listrik (SPEL) serta bantuan pasang baru listrik (BPBL)," jelas Ida.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.
Melalui program itu, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.
"Program BPBL memiliki berbagai manfaat diantaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PLN, masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, membantu proses belajar anak-anak pada malam hari, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif," pungkas Wanhar.
Baca juga: Konsumsi listrik sektor industri tumbuh 4,44 persen hingga Juli 2021
Baca juga: PLN: Sampah Benowo mampu melistriki sekitar 5.885 rumah tangga
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022