Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan pelaku usaha syariah perempuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai kebijakan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM dan sektor inklusif.

Kemudian, kebijakan juga dilakukan bank sentral melalui penguatan kelembagaan (korporatisasi) dan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah perempuan, serta linkage dengan sumber bahan baku, pasar, dan pembiayaan.

Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam acara The 1st International Conference on Women & Sharia Community Empowerment yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis, menyampaikan terdapat empat langkah dalam mengakselerasi pengembangan pelaku usaha syariah perempuan guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Langkah pertama yaitu mendorong peran dan komunitas perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan kapabilitas pelaku usaha syariah khususnya di sektor makanan halal dan fesyen Muslim serta perluasan jejaring. Kedua, mendorong pendampingan aspek usaha maupun syariah secara end to end dan terintegrasi.

Kemudian, ketiga adalah mengakselerasi digitalisasi dan keempat, penguatan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Adapun kegiatan tersebut dirangkai pula dengan prosesi Pencanangan Gerakan Komunitas UMKM Perempuan Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Soft Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Mart-Finance oleh Deputi Gubernur BI Juda Agung dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Peluncuran juga dilakukan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi (Kemenkop UKM) dan UKM Siti Azizah, yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) Leni Rosalin, yang mewakili Menteri PPPA, serta didampingi sejumlah Ketua Komunitas Perempuan.

"Langkah ini merupakan wujud dari sinergi antar mitra strategis BI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta tentu saja juga komunitas perempuan," ujar Juda.

Sri Mulyani yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan peran perempuan sangat penting baik dalam skala rumah tangga maupun ekonomi nasional dan tidak terpisahkan dari peranan pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara serta perekonomiannya.

Dengan demikian, berbagai program seperti pembiayaan dengan subsidi bunga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM, khususnya perempuan, terutama yang belum terjangkau oleh perbankan.

Sementara, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah serta Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPA Leni Rosalin menyampaikan dukungannya melalui berbagai program pemerintah guna peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Indonesia.

Kemenkop UKM bertransformasi melalui pemberian kemudahan dan akses pembiayaan dengan penyaluran dana bergulir, sertifikasi halal gratis bagi 10 juta pelaku UMKM, serta berbagai pelatihan dan pemasaran produk.

Sedangkan, Kementerian PPPA fokus memberikan bantuan kepada kalangan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, penyintas, serta berada di lokasi bencana terutama di tingkat desa dan belum terjangkau oleh program lainnya.

Keduanya pun turut menekankan perlunya sinergi bersama berbagai pihak dalam mendidik generasi yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Maju.

Baca juga: BI: Pemberdayaan perempuan bisa tingkatkan ekonomi hingga 25 persen
Baca juga: BI: Perempuan berhasil kembangkan UMKM karena pendekatan kelompok
Baca juga: Menkeu: Peningkatan inklusi keuangan perempuan kurangi kemiskinan

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022