"Untuk PEN karena pemulihan ekonomi sudah berjalan dan penanganan COVID-19 makin baik maka kita liat realisasi PEN juga tertahan,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang diikuti Antara di Bandung, Kamis.
Secara rinci, realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp32,3 triliun atau 26,3 persen dari pagu Rp122,54 triliun yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp20,9 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp2,2 triliun.
Kemudian insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan COVID-19 melalui Rp5,6 triliun.
Realisasi PCPEN turut meliputi perlindungan masyarakat sebesar Rp77,8 triliun atau 50,2 dari pagu Rp154,76 triliun yaitu untuk PKH Rp21,3 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp23,8 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Selanjutnya BLT minyak goreng Rp7,2 triliun bagi 21,8 juta penerima, Kartu Prakerja Rp8,1 triliun bagi 2,3 juta peserta, BLT Desa Rp16,1 triliun bagi 7,6 juta keluarga dan BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima.
"Ini cukup baik berarti sudah pertengahan tahun kita sudah membayar atau memberikan kepada masyarakat atau bantalan sosial," ujarnya.
Realisasi PCPEN juga meliputi pemulihan ekonomi yang sebesar Rp58,3 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp178,32 triliun yakni meliputi program padat karya Rp10,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp2,7 triliun serta ketahanan pangan Rp7,8 triliun.
Berikutnya untuk teknologi informasi dan komunikasi Rp5,3 triliun, kawasan industri Rp0,8 triliun, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP) Rp14,9 triliun, insentif perpajakan Rp9,9 triliun serta infrastruktur dan konektivitas Rp6,7 triliun.
Baca juga: Menko Airlangga sebut alokasi dana untuk PC PEN berakhir tahun 2022
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 15,8 persen
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
