Sydney (ANTARA) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah meminta nasihat hukum setelah ada laporan bahwa pendahulunya, Scott Morrison, secara diam-diam ditunjuk untuk menjalankan sejumlah peran penting menteri selama pandemi COVID-19.

Penunjukan itu menimbulkan duplikasi beberapa portofolio.

Meskipun para menteri secara tradisional dilantik pada upacara oleh gubernur jenderal, upacara pelantikan ini tidak terjadi dalam kasus peran tambahan Morrison.

Albanese mengatakan tampaknya sejumlah anggota kunci kabinet tidak mengetahui penunjukan tersebut.

"Penunjukan ini merupakan pemusatan kekuasaan oleh mantan Perdana Menteri," kata Albanese kepada wartawan, Senin.

Albanese telah meminta nasihat dari Jaksa Agung Muda, pejabat hukum tertinggi setelah Jaksa Agung Australia.

"Anda tahu, ini bukan klub sepak bola lokal," tambahnya. "Ini adalah pemerintah Australia di mana orang-orang Australia tidak diberi tahu mengenai pengaturan kementerian."

Morrison tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email, kantor gubernur jenderal mengatakan kepada Reuters bahwa penunjukan itu sah berdasarkan konstitusi, tidak memerlukan upacara pengambilan sumpah. 

Kantor tersebut menambahkan bahwa mempublikasikan penunjukan adalah urusan pemerintah saat itu.

"Tidak jarang sejumlah menteri ditunjuk untuk mengelola departemen lain di samping tanggung jawab portofolio mereka," kata juru bicara sekretariat gubernur jenderal.

Gubernur jenderal itu mengikuti proses normal dan bertindak atas saran pemerintah dalam menunjuk Morrison untuk mengelola portofolio selain departemennya sendiri dan kabinet, juru bicara itu menambahkan.

Surat kabar Australia mengatakan Morrison diangkat sebagai menteri kesehatan pada 2020, bersama Menteri Kesehatan Greg Hunt, untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang ketika kekuasaan darurat biosekuriti digunakan untuk mengatasi pandemi virus corona.

Dia juga diangkat menjadi menteri keuangan, dan pada 2021 diangkat menjadi administrator kementerian sumber daya.

Dia kemudian menghalangi proyek gas lepas pantai, kata surat kabar itu.

David Littleproud, pemimpin partai Nationals, mitra koalisi partai Liberal Morrison, mengatakan kepada radio ABC bahwa berita itu "mengecewakan", dan menambahkan bahwa kabinet harus dipercaya.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Morrison bela strategi lockdown Australia

Baca juga: Morrison sebut vaksin COVID-19 "langkah besar" menuju kembali normal


 

Jokowi ingin Indonesia - Australia saling akui sertifikat vaksin

Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2022