disparitas ini mesti diperpendek jaraknya
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023 menawarkan optimisme di dunia pendidikan.

“Pidato Presiden Jokowi menawarkan optimisme bagi dunia pendidikan kita. Poin yang disampaikan dan ditekankan Presiden Jokowi harus diakui merupakan pekerjaan rumah besar pendidikan nasional kita,” ujar Satriwan di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan anggaran pendidikan mengalami tren kenaikan tiap tahunnya, untuk 2023 menjadi Rp608,3 triliun.

Akan tetapi, menurut dia, kenaikan anggaran pendidikan tiap tahun itu tidak diametris dengan meningkatnya kualitas pendidikan nasional.

“Data AN 2021 menunjukkan satu dari dua peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar literasi. Sedangkan dua dari tiga peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar numerasi,” terang dia.

Baca juga: Wapres: Anggaran pendidikan dan riset harus ditambah
Baca juga: DPR setuju RUU APBN 2023 fokus penguatan sumber daya manusia

Dalam kesempatan itu, P2G sangat mengapresiasi komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan. Pihaknya mengakui kualitas pendidikan nasional masih rendah dan tingkat kesenjangan yang tinggi seperti infrastruktur pendidikan, sekolah, dan guru-guru di daerah dengan di perkotaan.

“Disparitas ini mesti diperpendek jaraknya. Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) adalah bentuk keberpihakan negara kepada wilayah yang butuh mendapatkan afirmasi,” tambah dia.

Menurut dia, pesan kuat itu hendaknya ditangkap pula oleh Pemerintah Daerah sehingga antara pusat dan daerah benar-benar senafas untuk fokus memajukan kualitas SDM.

Keseriusan daerah memprioritaskan bidang pendidikan hendaknya terwujud dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD). "Masih banyak daerah yang anggaran pendidikan mereka di bawah 20 persen yang tentu saja inkonstitusional," katanya.

Baca juga: Ketua Banggar DPR: Desain APBN 2023 optimistis dan realistis
Baca juga: Airlangga pastikan anggaran pendidikan dorong perbaikan kualitas SDM
Baca juga: Menkeu: Kurikulum harus jadi konten responsif dalam melihat tantangan

Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022