Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadi mengatakan melalui kegiatan edukasi itu kalangan mahasiswa memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai sejarah BUMN, regulasi yang terkait, dan berbagai peluang karir di perusahaan pelat merah.
"Dari pengalaman kami, latar belakang pendidikan hukum tidak terbatas hanya mengelola fungsi hukum, namun dapat memberikan kontribusi di fungsi selain hukum di BUMN," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Puji menyampaikan kegiatan edukasi secara daring itu melibatkan 510 mahasiswa dari 19 perguruan tinggi negeri yang mewakili berbagai provinsi di Indonesia.
Narasumber yang hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan Kementerian BUMN Wahyu Setiawan yang membawakan materi terkait BUMN Regulation and Legal Issue’s Highlight.
Dalam pemaparannya, Wahyu mengatakan BUMN berperan dalam kegiatan ekonomi negara di berbagai sektor, antara lain digunakan sebagai alat implementasi kebijakan pemerintah melalui penugasan.
"Sepanjang NKRI ada, maka BUMN akan tetap ada sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk menangani sektor-sektor yang penting bagi negara, kewajiban pelayanan publik, dan yang secara ekonomis/politis cukup signifikan,” kata Wahyu.
Lebih lanjut ia menambahkan kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp1.200 triliun dalam tiga tahun terakhir. Namun, bila ditarik ke belakang lebih jauh lagi dalam 10 tahun terakhir BUMN telah menyumbang sekitar Rp3.395 triliun kepada negara.
Angka itu terdiri dari setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk yang berasal dari dividen dan bagi hasil.
"Total aset seluruh BUMN terus berkembang menjadi Rp8.400 triliun pada akhir 2020," ungkap Wahyu.
Selain pemaparan dari Wahyu, hadir pula Direktur Keuangan dan Umum Indonesia Financial Group (IFG) Rizal Ariansyah yang mengusung topik Working Experience & Career Path in BUMN.
Menurut Rizal, divisi legal memiliki peran penting terhadap perusahaan. Legal bukan bicara hanya mengenai profesi melainkan kemampuan yang berguna diberbagai lini fungsi pekerjaan.
“Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh lulusan fakultas hukum yang ingin berprofesi menjadi legal officer, antara lain adalah digitalisasi di bidang hukum. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0," ujarnya.
Rizal mencontohkan digitalisasi dokumen terutama yang berkaitan dengan otentikasi, legalisasi dokumen serta pengelolaan arsip.
Penanganan perkara atau perjanjian dilakukan secara daring tanpa pertemuan para pihak secara fisik, digital signature yaitu tidak menggunakan tanda tangan asli atau basah serta paperless.
Di samping itu, sistem informasi hukum dan komunikasi hukum yang terkonektivitas dengan internet kini menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
Rizal menuturkan bekerja di BUMN merupakan pilihan tepat sebagai tempat belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia.
Sebagai tempat belajar, setiap Insan BUMN berkesempatan untuk belajar atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan untuk tempat bertumbuh, lanjut dia, setiap Insan BUMN berkesempatan untuk bertumbuh baik dari segi personal, karir maupun profesionalisme.
"Adapun sebagai wadah berkontribusi, insan BUMN bersama-sama memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam memajukan dan mensejahterakan Indonesia," pungkas Rizal.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN akan menyelenggarakan BUMN Legal Summit dengan tema 'Building Stronger Foundation for Growth' di Bali, pada akhir September 2022.
BUMN Legal Summit bakal diikuti oleh insan hukum BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagai momentum untuk membangun pondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.
Baca juga: Erick Thohir: Pengurangan subsidi energi tunggu keputusan tiga menteri
Baca juga: Perpadi: Keterlibatan BUMN dan swasta perkuat ketahanan pangan
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
