Menteri ESDM dukung penggunaan DTKS untuk subsidi energi tepat sasaran

Dengan data ini untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan dan kemudian bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pihaknya sangat mendukung program tepat sasaran dan mulai menggulirkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa dimanfaatkan dalam pembelian BBM ataupun penyaluran bantuan langsung.

"Dengan data ini untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan dan kemudian bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Arifin menuturkan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.

Selain penggunaan DTKS, pemerintah juga menggulirkan program-program pembatasan mulai dari peraturan yang sedang digodok hingga digitalisasi SPBU bekerjasama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan data-data kendaraan.

"Biasanya dalam BPKB kendaraan, STNK, itu ada CC sekian liter dan kapasitas volume yang selama ini banyak dimodifikasi yang tadinya cuma 60 liter dimodifikasi menjadi 100 liter, ada juga yang sampai 400 liter. Kebanyakan bukan mengangkut komoditas tetapi mengangkut BBM yang arahnya meleset," kata Arifin.

"Ini adalah tahapan yang sedang dalam kajian kami," imbuhnya.

Lebih lanjut Arifin mengharapkan razia aparat bisa diintensifkan kembali terhitung sejak semester kedua sampai akhir tahun ini, sehingga kasus-kasus penimbunan BBM bersubsidi dapat terungkap dan pelakunya menerima ganjaran hukum.

Sejauh ini, pemerintah masih mengkaji harga BBM subsidi yang akan naik dan dampaknya terhadap inflasi, sehingga membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk membentuk satuan tugas pengawasan distribusi bahan bakar minyak agar penyalurannya kepada masyarakat bisa lebih tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah tidak mempunyai satuan tugas pengawasan karena melimpahkan tugas kepada BPH Migas. Sementara itu, BPH Migas memiliki keterbatasan kemampuan dan jaringan ke akar rumput yang tidak begitu kuat.

Baca juga: Ekonom: Penyaluran BBM subsidi tepat sasaran mendesak dilakukan
Baca juga: YLKI dukung konversi LPG ke kompor induksi agar subsidi tepat sasaran
Baca juga: Pemerintah godok revisi aturan BBM subsidi tepat sasaran