jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politikPalu (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako Slamet Riadi Cante mengingatkan pemerintah agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi atas penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepat sasaran.
Ia tidak ingin kejadian penyaluran BLT kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran di seluruh daerah di Sulteng terulang saat BLT BBM bersubsidi disalurkan.
"Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima," katanya, di Palu, Senin.
Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.
"Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah mutakhirkan data BLT BBM agar tepat sasaran
Baca juga: Indef: Subsidi lebih tepat diberikan kepada orang cegah "moral hazard"
Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.
"Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM," tambahnya.
Dinas Sosial Provinsi Sulteng menyebutkan kuota penerima BLT BBM dari pemerintah pusat untuk masyarakat miskin di Sulteng sebanyak 214.038 orang.
"Penerima BLT BBM warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana kuota Sulawesi Tengah sebanyak 214.038 penerima manfaat," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Ahad.
Ia menjelaskan data tersebut hasil pemutakhiran 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang sebelumnya jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial di Sulteng 130.248 KPM bertambah 83.790 KPM.
Ia mengatakan sasaran penerima bantuan itu secara nasional oleh pemerintah pusat kurang lebih 20,16 juta KPM yang tujuannya memperkuat daya beli masyarakat setelah kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Baca juga: 23.000 KPM di Yogyakarta masuk daftar penerima BLT BBM
Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.
"Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM," tambahnya.
Dinas Sosial Provinsi Sulteng menyebutkan kuota penerima BLT BBM dari pemerintah pusat untuk masyarakat miskin di Sulteng sebanyak 214.038 orang.
"Penerima BLT BBM warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana kuota Sulawesi Tengah sebanyak 214.038 penerima manfaat," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Ahad.
Ia menjelaskan data tersebut hasil pemutakhiran 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang sebelumnya jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial di Sulteng 130.248 KPM bertambah 83.790 KPM.
Ia mengatakan sasaran penerima bantuan itu secara nasional oleh pemerintah pusat kurang lebih 20,16 juta KPM yang tujuannya memperkuat daya beli masyarakat setelah kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Baca juga: 23.000 KPM di Yogyakarta masuk daftar penerima BLT BBM
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
