“Transisi energi untuk negara berkembang itu proses yang mahal, berat, dan banyak pengorbanannya. Jadi otomatis harus ada upaya memberikan perhatian lebih kepada negara sedang berkembang agar bisa melakukan transisi energi dengan baik,” kata Bambang dalam sesi wawancara di Nusa Dua, Bali, Selasa
Pembiayaan hijau atau green financing sangat diperlukan agar pembangkit-pembangkit listrik di negara berkembang bisa diubah menjadi pembangkit listrik berbahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan harga yang murah.
“Energi baru dan terbarukan sekarang mungkin sudah berkelanjutan dan reliable, tapi belum affordable karena rata-rata harga EBT masih mahal untuk negara berkembang,” katanya.
Presidensi T20 Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemimpin negara-negara anggota G20 agar bisa membahas mengenai transisi energi yang berkeadilan bagi negara berkembang.
Baca juga: AS dorong Indonesia kembangkan bisnis energi terbarukan
“Karena transisi energi ini kan sangat didorong oleh negara Eropa karena mereka memiliki daya beli. Listrik ingin bersumber dari EBT pun mereka bisa membeli karena green financing-nya sudah jalan,” ujarnya.
Skema yang dapat digunakan untuk membiayai proses transisi energi di negara berkembang, termasuk di Indonesia, ialah blended finance atau mencampur pembiayaan komersial, konvensional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan filantropis. Dengan ini cost of fund produksi EBT dapat ditekan sehingga harga EBT dapat lebih murah bagi masyarakat.
Bambang juga merekomendasikan agar harga listrik yang dijual di Indonesia bisa lebih fleksibel atau tidak saklek ditentukan pada awal penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA).
“Biasanya harga listrik bersumber EBT tinggi di awal, lalu ke depan harganya akan menjadi lebih rendah. Ini tidak bisa di-cover PPA, jadi harus ada perubahan mindset agar harganya lebih dinamis,” ucapnya.
Baca juga: Menko Luhut minta dukungan global agar RI bisa pimpin transisi energi
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
