Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya sinergi antarkementerian/lembaga untuk mempermudah kegiatan nelayan di laut, mengingat masih adanya keluhan tumpang tindih pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut yang menghambat kegiatan nelayan.

"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko pada Rapat Koordinasi Penindakan Kapal Nelayan di Laut, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Rabu.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin.

Baca juga: Moeldoko tekankan pentingnya menumbuhkan karakter mampu berinovasi

Rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli 2022 di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut, serta masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Moeldoko menilai untuk membangun sinergi antarkementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan keamanan laut sehingga penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani tepat, terukur, dan sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.

Ia mengingatkan bahwa nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan, oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan yang konkret dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat.

Baca juga: Moeldoko: KSP konsisten dukung pengembangan potensi daerah
Baca juga: Moeldoko: Program Kartu Prakerja terbukti bermanfaat


"Mari kita bantu nelayan karena kalau nelayan tidak melaut mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, hidupnya tergantung jaminan sosial. Dan ini akan menjadi beban negara," pesannya.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyampaikan saat ini sedang dipersiapkan Aplikasi Salmon (Sistem Aplikasi Lacak dan Monitor) untuk pengawasan kapal nelayan di laut.

“Melalui aplikasi ini nantinya pemeriksaan kapal-kapal nelayan akan terdata secara online dan terintegrasi sehingga semua aparat bisa tahu kapan kapal diperiksa, oleh siapa, dan lainnya. Ini sudah siap dan tinggal menunggu 'launching'," jelas Adin.

 

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022