Antam menjelaskan secara rinci, pagu anggaran berdasarkan unit kerja eselon I KKP yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp678,16 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp55,31 miliar, Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp955,65 miliar, kemudian Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1,18 triliun.
"Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebesar Rp1,15 triliun, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) sebesar Rp388,5 miliar, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp420 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,38 triliun dan Badan Karantina Ikan sebesar Rp523,5 miliar," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
Lebih rinci, Antam mengemukakan salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Tangkap pada 2023 adalah implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju).
"Di Ditjen Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp1,18 triliun akan digunakan untuk pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut," katanya.
Selanjutnya, program prioritas di Ditjen PDSPKP antara lain program peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, pembangunan sistem rantai dingin (cold chain), pengembangan usaha dan investasi serta promosi produk di skala internasional.
Untuk Ditjen Perencanaan Ruang Laut, program prioritasnya adalah pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi wilayah pesisir termasuk Gerakan Bulan Cinta Laut, pengelolaan garam rakyat dan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
"Untuk Ditjen Pengelolaan Sumber Daya, anggaran Rp1,15 triliun antara lain untuk operasi pengawasan penangkapan ikan terukur," katanya.
Berikutnya, anggaran sebesar Rp1,38 triliun untuk Badan Pengembangan SDM KP dialokasikan untuk pelatihan usaha bagi masyarakat, penyuluhan pada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan vokasi serta pengembangan inkubasi usaha kelautan dan perikanan.
Sedangkan program prioritas di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan antara lain untuk penerapan sistem jaminan mutu, penerapan sistem perkarantinaan, pengembangan laboratorium, dan akreditasi pengawasan di wilayah perbatasan.
"Anggaran Sekretaris Jenderal disiapkan untuk penyiapan produk hukum, SDM, aparatur dan organisasi, keuangan, perencanaan, kerja sama antarlembaga, humas, kerja sama luar negeri, statistik dan lainnya. Dan anggaran Itjen untuk pengawasan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan," katanya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 4-6 persen pada tahun 2023.
Indikator kinerja utama lainnya di tahun 2023 yakni produksi perikanan 30,31 juta ton, ekspor hasil perikanan 7,6 miliar dolar AS, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg/kapita, Nilai Tukar Nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektare dan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97 persen.
Baca juga: KKP targetkan PDB perikanan tumbuh 4 - 6 persen 2023
Baca juga: Pengamat: Manfaat naiknya PDB ekspor perikanan harus merata ke nelayan
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
