kami menilai perlu ada update ulangPalembang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan memperbarui data keluarga di 17 kabupaten/kota untuk mendorong penurunan angka stunting (gagal tumbuh) pada anak.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Mediheryanto mengatakan, pada tahun 2021 sebenarnya BKKBN sudah melakukan pendataan keluarga di Sumsel, namun berselang satu tahun dinilai perlu diperbarui.
“Terjadi penambahan jumlah keluarga sehingga kami menilai perlu ada update ulang,” kata dia saat membuka Workshop Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) di Palembang, Jumat.
Ia mengatakan petugas pengelolaan data keluarga akan melakukan pemutakhiran data (update) sehingga data base yang dimiliki Sumsel menjadi lebih akurat.
Dengan begitu, langkah-langkah strategis untuk mengatasi stunting di Sumsel akan lebih tepat sasaran karena berbasis data terbaru.
Baca juga: Sumsel desak kabupaten/kota akselerasi upaya penurunan stunting
Baca juga: Pemprov Sumsel gandeng IBI cegah stunting
Ia menjelaskan, pemutakhiran data keluarga di Sumsel juga berguna untuk program pembangunan, pengentasan kemiskinan.
Dalam pemutahiran ini petugas akan melengkapi data terkait mutasi keluarga, keluarga baru, perubahan umur anggota keluarga, penambahan jumlah anggota keluarga, perubahan keluarga yang berisiko stunting.
“Agar berjalan lancar, kami memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada petugas pendata, dan informasi ini akan diteruskan hingga ke kabupaten/kota sampai ke tingkat desa,” kata dia.
Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi dan Komuniasi Informasi dan Edukasi BKKBN Provinsi Sumsel Evi Silviani kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan secara teknis bagi pengelola data tingkat kabupaten/kota.
Petugas nantinya menghasilkan data individu by name by address, yang menjadi peta sasaran intervensi program meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga beresiko stunting.
Baca juga: Pemkot Palembang pantau perkembangan 1.000 anak berpotensi stunting
Ia menjelaskan, pemutakhiran data keluarga di Sumsel juga berguna untuk program pembangunan, pengentasan kemiskinan.
Dalam pemutahiran ini petugas akan melengkapi data terkait mutasi keluarga, keluarga baru, perubahan umur anggota keluarga, penambahan jumlah anggota keluarga, perubahan keluarga yang berisiko stunting.
“Agar berjalan lancar, kami memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada petugas pendata, dan informasi ini akan diteruskan hingga ke kabupaten/kota sampai ke tingkat desa,” kata dia.
Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi dan Komuniasi Informasi dan Edukasi BKKBN Provinsi Sumsel Evi Silviani kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan secara teknis bagi pengelola data tingkat kabupaten/kota.
Petugas nantinya menghasilkan data individu by name by address, yang menjadi peta sasaran intervensi program meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga beresiko stunting.
Baca juga: Pemkot Palembang pantau perkembangan 1.000 anak berpotensi stunting
Baca juga: Mahasiswa dan pemda di Sumsel keroyok stunting
Ia menjelaskan, data ini akan menggambarkan kondisi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat RT, bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.
“Pemutakhiran pendataan tahun 2022 yang disebut PK-22 ini tentunya membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Kami harap akan tercipta sinergi antarkedua belah pihak,” kata dia.
BKKBN mendapatkan mandat baru yaitu berperan dalam penurunan angka stunting di Indonesia dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Jika dilihat dari hasil laporan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka stunting di Indonesia sudah menurun menjadi 24,40 persen.
Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu dari 17 provinsi dalam kategori dengan angka prevalensi stunting tinggi yaitu dengan angka prevalensi balita stunting adalah 24,8 persen (standar 20 - < 30 persen) sehingga perlu kerja keras untuk menurunkannya.
Baca juga: BKKBN ingatkan posyandu tak sepelekan ukuran, berat, tinggi badan anak
Ia menjelaskan, data ini akan menggambarkan kondisi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat RT, bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.
“Pemutakhiran pendataan tahun 2022 yang disebut PK-22 ini tentunya membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Kami harap akan tercipta sinergi antarkedua belah pihak,” kata dia.
BKKBN mendapatkan mandat baru yaitu berperan dalam penurunan angka stunting di Indonesia dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Jika dilihat dari hasil laporan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka stunting di Indonesia sudah menurun menjadi 24,40 persen.
Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu dari 17 provinsi dalam kategori dengan angka prevalensi stunting tinggi yaitu dengan angka prevalensi balita stunting adalah 24,8 persen (standar 20 - < 30 persen) sehingga perlu kerja keras untuk menurunkannya.
Baca juga: BKKBN ingatkan posyandu tak sepelekan ukuran, berat, tinggi badan anak
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
