kami harapkan langkah kerja sama dapat menguntungkan sebesar-besarnya pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang mendapat kemudahan transaksi, tetapi juga pelaku UMKMJakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara atau Bank Sumut menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD), sebagai salah satu komitmen lanjutan terhadap program kolaborasi Orange Synergy.
Sebelumnya program Orange Synergy telah diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati dan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan di Grha BNI Sudirman, Jakarta, bulan lalu.
Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan penggunaan KKPD sebagai sumber dana memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, terutama dengan adanya QRIS yang didominasi UMKM.
“Tentunya, kami harapkan langkah kerja sama dapat menguntungkan sebesar-besarnya pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang mendapat kemudahan transaksi, tetapi juga pelaku UMKM yang saat ini sedang dalam masa ekspansi kinerja pasca pandemi,” kata Adi.
KKPD dikembangkan melalui mekanisme QRIS dengan sumber dana kartu kredit yang dapat ditransaksikan lebih dari 20 juta pedagang QRIS, yang merupakan salah satu upaya mendorong program pemerintah melalui aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait dengan aspek sistem pembayaran nasional.
Ia melanjutkan KKPD juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain toko daring.
Selain itu akan dikembangkan pula sistem untuk memudahkan proses rekonsiliasi proses pembayaran atas penggunaan dari KKPD yang diharapkan dapat mempermudah dari sisi Satuan Kerja (Satker) Perangkat Daerah dan BPD dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan uang persediaan (UP) untuk kebutuhan belanja operasional dan perjalanan dinas.
"Sistem rekonsiliasi dan pengawasan tersebut tentunya juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dari Satker yang selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran terhadap BPD,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan menyampaikan tindak lanjut kerja sama antara Bank Sumut dan BNI ini akan semakin meningkatkan inovasi dan layanan Bank Sumut pada masa sekarang ini.
“Bagi setiap perusahaan penting untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat memberikan nilai dan kemajuan. Bagi Bank Sumut, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkatkan layanan terutama teknologi dan akses jaringan untuk peningkatan nilai produk Bank Sumut," ungkap Rahmat.
Baca juga: BNI optimistis kredit tumbuh 10 persen ditopang segmen korporasi
Baca juga: BNI: Penerapan HAKI jadi agunan akan dongkrak pangsa pasar perbankan
Baca juga: Pengamat pasar modal nilai tak ada urgensi penggabungan BNI-BTN
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
