"Ada dua kepentingan yang harus dimediasikan, yakni kepentingan warga dan pihak perusahaan," kata Dedi, di Purwakarta, Senin.
Ia menyampaikan pada dasarnya pihak perusahaan sudah membayar pajak yang besar ke negara sehingga sudah seharusnya negara menerjemahkan untuk membangun berbagai infrastruktur lingkungan.
Pembangunan infrastruktur lingkungan, kata dia, di antaranya dengan memberikan prioritas kesehatan kepada warga yang hidup berdampingan dengan pabrik. Misalnya di kecamatan yang tak memiliki potensi pencemaran, maka cukup disiapkan satu dokter, sedangkan di daerah potensi pencemaran pabrik maka jumlah dokter harus ditambah empat hingga lima orang.
Baca juga: Dedi Mulyadi sarankan pemerintah benahi tata ruang untuk jaga sawah
Selain itu, paparnya, pihak perusahaan harus secara terbuka membuka data dan informasi terkait permasalahan limbah.
“Asumsi di masyarakat kalau hujan perusahaan buang limbah, ini harus diluruskan benar atau tidak. Kemudian persepsinya limbah sudah dibuang hujan tidak jadi, jadinya bau. Ini harus dijelaskan,” kata Dedi.
Ia menyampaikan saat dirinya menjabat sebagai bupati hampir tidak pernah ada bau menyengat dari PT Indorama Synthetics di Kecamatan Jatiluhur. Karena itu pihak perusahaan harus menjelaskan secara ilmiah terkait hal itu.
Dedi mengingatkan warga dan tokoh masyarakat setempat bahwa problem limbah tidak bisa ditukar dengan beras atau sembako lainnya karena problem limbah harus diselesaikan secara ilmiah.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR panen bawang merah bersama petani milenial
Ia mengaku tak setuju jika setiap ada peristiwa kebocoran limbah atau lainnya ditandai dengan pembagian sembako karena hal itu akan membentuk persepsi masyarakat yang ketergantungan, bahkan berharap terjadi kebocoran agar mendapatkan bantuan dari perusahaan.
“Jadi permintaan kita saat ini problem segera ditemukan. Persoalannya, dulu selama delapan tahun ke belakang tidak ada bau, ini harus dicari solusinya. Kuncinya pada tata kelola limbah,” katanya.
Mediasi yang digelar di PT Indorama Synthetics, Senin, dihadiri sejumlah perwakilan warga dari Desa Kembang Kuning dan Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur yang terdampak limbah. Selain itu turut hadir perwakilan perusahaan Aliaman Saragih.
Dalam mediasi tersebut warga menuntut perusahaan agar memberi jaminan hidup yang baik dan sehat karena kini warga di dua desa tersebut mencium bau menyengat seperti kentut yang berasal dari pabrik.
“Sekarang sudah dua bulan berturut-turut bau. Tolong beri kami jaminan karena masyarakat dilindungi undang-undang dan berhak mendapatkan hidup yang baik dan sehat,” ujar Taufik, salah seorang warga setempat.
Baca juga: Dedi Mulyadi kibarkan Bendera Merah Putih bersama petani di sawah
Dari hasil investigasi internal, Taufik menyebut terjadi kebocoran karena salah satu instalasi terputus. Selain itu ada tutup pipa yang hilang diduga dicuri sehingga terjadi bau yang sangat menyengat.
Aliaman Saragih dari pihak perusahaan akan transparan terkait apa yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan mengundang warga untuk mediasi.
“Mengenai bau kita akui. Ini salah kami, kami akui. Kebocoran itu mengakibatkan bau di satu tempat sehingga ketika ada angin maka terbawa, kalau ada air besar itu terbawa arus,” katanya.
Dari hasil mediasi tersebut, Dedi Mulyadi memastikan perusahaan akan segera menangani masalah kebocoran dengan membangun kawasan wisata edukasi di Sungai Cikembang. Salah satu fungsi taman tersebut adalah menjamin kualitas dan mutu air sungai.
“PT Indorama juga akan membangun jalan senilai Rp9 miliar untuk mendukung kenyamanan transportasi warga,” kata Dedi.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
