“Regsosek merupakan salah satu pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam,” ujar Suharso dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan, dengan terwujudnya Regsosek, maka diharapkan pengintegrasian program dapat diwujudkan. Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama BPS, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Kominfo menyusun pendataan awal Regsosek pada tahun 2022.
Baca juga: Menteri PPN berharap Regsosek dorong perwujudan Satu Data Indonesia
Regsosek, kata dia, akan menjadi perwujudan dari satu data sosial ekonomi yang menjadi rujukan bagi lintas sektor di pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.
"Saat ini Indonesia berada dalam masa pemulihan dari akibat pandemi COVID-19 dan berbagai krisis internasional. Upaya pelaksanaan program perlindungan sosial perlu terus disempurnakan," katanya.
Ia menyebutkan, ada dua pilar utama perlindungan sosial. Pertama adalah data yang mutakhir, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk. Dengan data yang memadai, program pemerintah menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit maksimal.
Kedua adalah integrasi berbagai program yang masih dilaksanakan terfragmentasi.
Baca juga: Menteri PPN berharap Regsosek dapat integrasikan program pemerintah
“Terwujudnya Regsosek akan mendukung terbangunnya pilar kedua. Regsosek yang digunakan bersama lintas kementerian, lembaga, dan daerah tentunya dengan pola bagi pakai yang baik, akan mendorong integrasi pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah,” kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pendataan Regsosek harus dimulai dengan prinsip dari bawah ke atas dan bukan dari atas ke bawah.
“Pendataan belum tentu mudah karena ada tantangan yang dihadapi, misalnya sulitnya medan untuk menjangkau daerah tertentu. Kalau dari atas ke bawah tidak kuat. Kami di Dukcapil saja cukup rumit karena tiap hari ada warga lahir, menikah, meninggal, cerai, pindah rumah, pindah status. Sangat dinamis sekali datanya. Sedangkan, data harus real time," kata dia.
Dengan informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tidak saja program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, namun juga program peningkatan daya saing UMKM yang dimiliki penduduk kelas menuju menengah.
Baca juga: Kemenkeu sebut Regsosek buat pengelolaan keuangan negara efisien
Intervensi kelas menengah berbasis data akan menjamin inklusifitas pembangunan, salah satunya intervensi itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan.
“Data yang dihasilkan secara ringkas nanti bisa digunakan sebagai bagian untuk intervensi program-program perlindungan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat,” kata Kepala BPS Margo Yuwono.
Pewarta: Indriani
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
