Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan DI Cibinong, Bogor, Jumat, menyebutkan bahwa persetujuan Kemendagri dibutuhkan, mengingat saat ini Pemkab Bogor dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt).
"Kewenangan Pak Plt bisa melakukan mutasi atau pelantikan namun setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat," terangnya.
Irwan menyebutkan, saat ini tiga kursi Eselon II yang kosong yakni Kepala Dinas Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), Asisten Administrasi, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor juga sedang melaksanakan proses lelang jabatan untuk empat kursi eselon II lainnya, yakni posisi pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Bogor.
"Yang RSUD sudah diumumkan tiga besarnya setelah lelang jabatan di Kabupaten Bogor, yang lain menunggu kebijakan pimpinan, apakah akan dilakukan seleksi atau pergeseran, rotasi," kata Irwan.
Di samping itu, terdapat juga puluhan kursi kosong di Kabupaten Bogor yang perlu segera diisi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Irwan mencatat, saat ini terdapat 64 jabatan ASN kosong.
"Kekosongan jabatan di Eselon II sebanyak tujuh itu termasuk posisi direktur RSUD. Eselon III ada 17, Eselon IV ada 40 yang kosong. Mungkin akan bertambah lagi, karena banyak yang sudah masuk masa BUP (Batas Usia Pensiun)," paparnya.(KR-MFS)
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
