BPBD tingkatkan kesiapsiagaan melalui rencana kontijensi gempa Palu
Selasa, 20 September 2022 16:46 WIB
Ilustrasi- Petugas mempraktekan cara mengevakuasi korban bencana dalam simulasi penanganan bencana gempa dan tsunami di Desa Wani, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (18/7/2020). ANTARA/Mohamad Hamzah
Palu (ANTARA) -
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam melalui penyusunan dokumen rencana kontijensi gempa dan tsunami Palu.
"Rencana kontijensi ini akan menjadi acuan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing," kata Kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon ditemui usai kegiatan penyusunan dokumen rencana kontijensi bencana di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan, penyusunan rencana kontijensi (renkon) khusus bencana gempa dan tsunami telah masuk tahapan pemutakhiran draf dokumen di pertemuan ketiga, yang akan dikuatkan dengan inventarisasi data-data kesiapsiagaan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada semua tingkatan pemangku kepentingan yang terlibat.
"Dokumen tersebut didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, dengan tersusunnya dokumen nanti selanjutnya dimantapkan melalui pelatihan bersifat teori penanganan serta simulasi lapangan.
"Kami belajar dari peristiwa bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018, sehingga Pemkot Palu penting memiliki renkon, apalagi Kota Palu salah satu daerah di Sulteng memiliki potensi bencana tinggi," tutur Presly.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon. ANTARA/Moh Ridwan
Ia memaparkan, selain renkon, Pemkot Palu juga sedang menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang memuat instrumen pengkajian dan analisis bencana, pengurangan risiko, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana serta alokasi tugas kewenangan serta sumber daya yang tersedia.
Pada instrumen-instrumen tersebut juga memuat perlakuan kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan penanggulangan bencana sehingga lebih terstruktur dan terurai yang dituangkan dalam surat keputusan maupun regulasi.
"Membangun kesadaran menghadapi potensi bencana alam harus dilakukan secara simultan dengan membangun kolaborasi mulai dari pemerintah, pemangku kepentingan hingga masyarakat supaya dampak yang ditimbulkan terminimalisir," demikian Presly.
