Wakil Ketua MPR: Tingkatkan kualitas tata kelola institusi pendidikan

"Pengembangan institusi pendidikan baik yang dikelola negara atau swasta harus benar-benar mengedepankan kualitas dan kelayakan dalam pengelolaannya, agar benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta Selasa.

Berbagai langkah penyelamatan sejumlah institusi pendidikan bermasalah harus segera dilakukan. Data Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) menunjukkan 60 persen dari 3.032 perguruan tinggi swasta (PTS) berada dalam kondisi tidak sehat.

Baca juga: Lestari dorong edukasi tentang pemanfaatan energi ramah lingkungan

Menurut Lestari Moerdijat, Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno telah menyebutkan PTS yang tidak sehat tersebut berada di 16 lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDikti).

Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dari seluruh PTS tersebut hanya 2,11 persen yang memiliki akreditasi unggul atau akreditasi A.

Berdasarkan data tersebut, menurut Lestari langkah evaluasi harus dilakukan, sebagai dasar untuk menjalankan perbaikan menyeluruh pengelolaan PTS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dijalankannya.

Lestari berpendapat kehadiran PTS dalam sistem pendidikan nasional sangat membantu upaya negara dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

Namun, kata dia bila institusi pendidikan yang ada tidak bisa menjamin mutu pendidikan bagi para peserta didiknya, maka hal itu malah akan memperburuk reputasi pendidikan secara nasional.

Karena itu, menurut dia hasil dari proses pendidikan yang dilakukan institusi tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

Menurut dia sejumlah opsi penyehatan institusi pendidikan swasta lewat perbaikan tata kelola, peningkatan mutu pengajar dan berbagai mekanisme lainnya, harus segera dilakukan agar upaya untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh warga negara bisa direalisasikan.

Dia mengajak semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi PTS yang ada saat ini, dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional.