Kami sebagai akademisi sangat paham bahwa UMKM perlu diperkuat legalitasnya, bukan hanya pemberdayaan, tetapi diperkuat dulu, basic-nya dulu.Banyumas (ANTARA) - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Nasional (Unas) Jakarta memberikan pendampingan kepada puluhan pelaku UMKM di Desa Pandak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk memperoleh legalitas dalam rangka mewujudkan desa wisata mandiri.
"Program pengabdian kepada masyarakat yang kami jalankan di Desa Pandak ini, setelah kami mengobrol banyak dengan Pak Kades (Kepala Desa Pandak Rasito, red.) terkait peta persoalan ketika akan membuat suatu desa wisata mandiri," kata Ketua Tim PKM Unas Th. Bambang Pamungkas di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Rabu.
Setelah pihaknya melakukan inventarisasi terhadap berbagai persoalan tersebut, kata dia, diketahui bahwa di Desa Pandak terdapat banyak UMKM.
Baca juga: Lembaga pelatihan siap bantu 1 juta UMKM naik kelas
Menurut dia, jumlah UMKM yang tercatat oleh Pemerintah Desa Pandak sebanyak 120 unit usaha.
Ia mengatakan pendampingan tersebut sebenarnya gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah yang ingin memperkuat basis UMKM di masyarakat.
"Pemerintah memandang bahwa UMKM ini bisa dikatakan pahlawan ekonomi kerakyatan, pahlawan ekonomi keluarga. Di tengah pandemi COVID-19 justru UMKM yang berjaya," kata Dosen Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.
Akan tetapi, kata dia, dasar kelemahan yang dihadapi pelaku UMKM berkaitan dengan legalitas. "Kami sebagai akademisi sangat paham bahwa UMKM perlu diperkuat legalitasnya, bukan hanya pemberdayaan, tetapi diperkuat dulu, basic-nya dulu," tegasnya.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Oleh karena itu, kata dia, Tim PKM Unas Jakarta melakukan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis penanganan keamanan pangan (PKP).
"Jadi, bagaimana pelatihan keamanan pangan itu menjadi prioritas utama bagi UMKM karena ini basic untuk melanjutkan di perizinan yang lainnya. Ketika nanti PKP sudah selesai, para pelaku UMKM diharapkan mengurus PIRT (Produk Industri Rumah Tangga," katanya.
Baca juga: Kemenkop fasilitasi izin usaha 1.000 pedagang mi-bakso
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengajak aparat pemerintah untuk mendorong proses tersebut apalagi sekarang ada program ketahanan pangan pascapandemi.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Kades Pandak yang memiliki gagasan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 2 persen dari Dana Desa bagi pelaku UMKM di desanya. "Itu sangat luar biasa, sehingga kami sangat apresiasi," katanya.
Kendati demikian, Bambang mengatakan pelaku UMKM yang akan mendapat bantuan dari desa tersebut harus merupakan UMKM yang telah memiliki legalitas agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Sementara itu, Kades Pandak Rasito mengakui jumlah UMKM di desanya cukup banyak namun yang telah terdaftar baru sebanyak 120 unit usaha, sedangkan yang mendapatkan pendampingan dari Unas Jakarta sebanyak 30 pelaku UMKM.
"Ini juga seiring dengan program pemerintah bahwa 2 persen dari Dana Desa itu untuk ketahanan pangan. Kami juga punya konsep desa wisata mandiri," katanya.
Seiring dengan rencana untuk mewujudkan desa wisata mandiri itu, kata dia, di dalamnya harus ada pelaku usaha. "Desa wisata kan menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.
Ia mengakui dalam lapangan usaha terdapat persaingan yang ketat, sehingga perlu suatu keterampilan dan legalitas dalam rangka mengembangkan usahanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya bersama Unas Jakarta berupaya mendampingi para pelaku UMKM di Desa Pandak untuk bisa mendapatkan legalitas dalam menjalankan usahanya.
"Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mewujudkan desa wisata. Kami berharap pada Desember 2022 ini, SK (Surat Keputusan) terkait dengan desa wisata tersebut bisa turun," kata Rasito.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
