Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial melakukan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem dengan program pemberdayaan, selain program yang dikeluarkan seperti bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Arif Nahari dalam Webinar Bincang Pembangunan seri ke-7 bertema "Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024" di Jakarta, Rabu, mengatakan Kemensos di tahun 2022 melakukan upaya penanganan kemiskinan secara komperhensif dengan pemberdayaan, setelah sebelumnya hanya menggunakan skema pemberian uang tunai melalui program-program yang ada.

"Tidak hanya lebih mengedepankan pada proses bansosnya saja tetapi mengedepankan proses-proses yang lebih mengarah kepada pemberdayaan, atau meningkatkan produktivitas rumah tangga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem," ujar dia.

Menurut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) hingga saat ini penerima BPNT terdiri atas 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara penerima PKH terdiri atas 10 juta KPM.

Oleh karena itu, beberapa konsepsi yang dilakukan Kemensos tahun 2022 pada pemberdayaan, yakni meningkatkan akses permodalan untuk KPM dan pengembangan keterampilan.

Selain itu, intervensi yang dilakukan yakni mengintegrasikan program bansos dengan program lainnya seperti Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara), Prokus (Program Kewirausahaan Sosial), dan sejumlah program dalam konteks rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan Atensi.

Baca juga: Mensos: Bansos untuk masyarakat miskin tak hanya melalui Kemensos

Kemensos melakukan integrasi melalui fase pemulihan sosial, fase transisi, hingga fase pengembangan. Adapun KPM dengan kemiskinan ekstrem akan mendapatkan akses untuk Rumah Sederhana Terpadu (RST) dengan desain agar KPM dapat melakukan kegiatan kewirausahaan.

Selanjutnya, KPM PKH akan dilakukan upaya untuk menyadarkan mereka, terutama penerima di bawah usia 40 tahun,untuk segera mengeluarkan mereka menuju kategori graduasi.

Berbagai respons kasus di daerah akan dilaporkan melalui pendamping PKH dan TKSK kepada command center Kemensos. Apabila dibutuhkan, kasus tersebut akan ditarik untuk berkegiatan di Sentra Kreasi Atensi agar mereka segera graduasi dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi menerima bansos dan masuk dalam program Pena.

"Kita optimalkan proses pemberdayaannya dan kita mendekatkan kepada pengembangan. Meskipun sulit, tetapi tetap akan kita lakukan dalam rangka graduasi mereka masuk ke dalam proses kehidupan yang layak, udah pendapatan punya, usaha punya aktivitas, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan mereka untuk keluar dari kemiskinan," ujar Arif.

Selain model integratif, Kemensos juga melakukan model adaptif dengan melibatkan Karang Taruna, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dan KAT (Komunitas Adat Terpencil).

Kemensos juga mendukung dengan pendampingan membangun jiwa kewirausahaan sosial, perencanaan usaha, pemasaran hingga pengembangan usaha.

Sejauh ini, Arif mengatakan Kemensos membantu pemberdayaan usaha baik individu, maupun komunitas. Adapun dalam komunitas seperti pemberdayaan garam Kusamba di Klungkung, Bali, kebutuhan pangan di Asmat, Sarmi dan Kota Jayapura dengan perkebunan dan peternakan ayam, kemudian pembangunan rumah dan kawasan kewirausahaan korban banjir Sentani, Papua, pada 2019.

Kemensos juga menyediakan sarana pemberdayaan seperti air bersih di Agats, Kabupaten Asmat, Lumbung Sosial di Keerom, bekerja sama dengan ITS agar pemuda Mamberamo dan Asmat dapat membangun transportasi kapal fiber hingga sepeda motor listrik untuk pemuda Puncak Jaya dan Yakuhimo.

Baca juga: Kemenkeu dorong pemerintah desa kontribusi tangani kemiskinan ekstrem
Baca juga: Wapres: BLT BBM agar kemiskinan ekstrem tak melonjak
Baca juga: Bappenas harap kemiskinan ekstrem capai nol persen pada 2024


 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022