Menurut Asrun di Kendari, Rabu, apa yang dilakukan kaum perwakilan mahasiswa tersebut, tidak lain sebagai bentuk aktualisasi diri dalam menjalankan salah satu fungsi mahasiswa yakni 'agent of control' terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat akibat suatu kebijakan, termasuk memberikan masukan positif bersifat konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tanpa adanya tendensi dari pihak mana pun.
Hanya saja, lanjut mantan Sekretaris Dewan Riset Daerah Sultra ini, apa yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa tersebut, jangan sampai memberikan pelabelan buruk melampaui kewenangan dari para lembaga pemeriksa keuangan daerah atau negara, terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan di daerah termasuk di Sultra, tetap melalui tahapan ataupun prosedur dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Ketua IKA Unhas Koordinator Wilayah Sultra ini menuturkan, Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama Wakilnya, Lukman Abunawas dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode kedua ini, tetap mengharapkan doa dan dukungan dari semua komponen dan lapisan masyarakat tanpa terkecuali dari kalangan kaum muda, agar pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, bisa diwujudkan bersama.
Ia mengungkapkan, Gubernur Sultra, Ali Mazi melalui kesempatan kedua memimpin Sultra dengan kurun waktu lima tahun, benar-benar di gunakannya untuk menunjukkan karya-karya nyata, yang orientasinya lebih kepada kepentingan daerah dan masyarakat Sultra secara luas, baik itu pada wilayah daratan maupun kepulauan melalui akselerasi pembangunan wilayah daratan dan lautan atau dikenal dengan sebutan Garbarata.
"Saat ini merupakan kesempatan terbaik bagi bapak Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk memberikan penampilan terbaik bagi daerah ini, melalui mimpi-mimpi besar yang secara bertahap telah dibuktikan beliau. Ke depan, tentu akan ada pengganti, yang tidak lain dari para generasi muda kita sebagai generasi pelanjut untuk menunjukkan karyanya juga," ucap Ketua Bidang Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Sultra ini.
Berkaitan sejumlah hal yang ditudingkan oleh perwakilan mahasiswa asal Sultra di depan gedung KPK Jakarta, menurut Asrun Lio, jangankan pembangunan RS Jantung, pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, rehab Rujab Gubernur, hingga masalah penanganan Covid-19 kemarin, semua kegiatan maupun program yang berkenaan dengan penggunaan keuangan daerah atau negara, tetap wajib dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pemeriksaan secara berlapis dari lembaga-lembaga pengawasan terkait.
"Jadi kalau meminta agar kami diperiksa, memang kami selalu diperiksa, selalu diawasi, dan selalu dievaluasi. Lembaga pemeriksanya banyak. Perlu diketahui, menjadi seorang pemimpin dengan mimpi besar membangun daerah di tengah keterbatasan anggaran, wajib menanggung risiko. Namun Bapak Gubernur, H Ali Mazi SH berharap, agar masyarakat Sultra dan semua lembaga terkait tetap memberikan doa dan dukungan terbaik, demi Sultra tercinta ini. Mungkin saat ini belum terlihat dampaknya, karena pembangunan itu membutuhkan proses. Namun kalau tidak dimulai dari sekarang maka mustahil bisa memetik hasil di kemudian hari," ujar Asrun.
Ia juga menambahkan, terkait masalah korupsi, Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama wakilnya Lukman Abunawas sejak awal telah berkomitmen memberantas praktik korupsi, selain dengan adanya sejumlah lembaga audit keuangan, Pemprov Sultra juga melakukan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan.
"Masalah pencegahan korupsi ini juga telah menjadi salah satu cita-cita kita, diantaranya dengan meningkatkan kerja sama antara Inspektorat Provinsi Sultra dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan tinggi hingga kepolisian, agar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai koridornya, sehingga program-program strategis kabupaten, kota, maupun provinsi tetap berjalan dengan baik," papar mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini.
Dia melanjutkan, berkaitan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sultra juga terus melakukan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan, yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan.
"Kita juga memiliki nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP,red) Perwakilan Sultra dengan Pemprov pada tanggal 2 Desember 2020 lalu. Beberapa poin yang menjadi fokus, diantaranya meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah, dan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah," paparnya lagi.
Mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik UHO ini menambahkan, bahkan sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut, Pemprov Sultra menghadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari dan Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Penindakan dan Pencegahan Wilayah IV KPK Niken Ariati, sebagai upaya penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan.
"Sebagai salah upaya nyata dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Sultra, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh KPK. Meskipun pengawasan, evaluasi, dan pengawasan terus dilakukan oleh para lembaga-lembaga terkait dan berkompeten," katanya.
Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH bersama wakilnya Lukman Abunawas terus mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak, untuk tercapainya pembangunan yang dicita-citakan, yang saat ini terus dipacu oleh pemerintah.
Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
