"TKPK menjadi kunci penting dalam penghapusan kemiskinan ekstrem karena TKPK melibatkan lintas organisasi, perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta juga melibatkan pihak swasta dan kalangan akademisi," ujar Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terjadi karena multidimensi, dengan demikian membutuhkan penanganan lintas sektor.
"Bagi provinsi yang sudah membentuk TKPK harus mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi serta perannya dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," tutur dia dalam webinar bertema "Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024".
Dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ia mengatakan, TKPK harus dapat melakukan konvergensi program dan kegiatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
"Konvergensi ini bertujuan untuk memastikan program kegiatan saling bersinergi dan juga tidak tumpang tindih," katanya.
Baca juga: Kemensos intervensi kemiskinan ekstrem dengan program pemberdayaan
Teguh menambahkan TKPK juga diminta aktif untuk memastikan sinergitas pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota (lintas OPD), dan Dana Desa dalam gotong royong terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
"Apabila ditemukan masyarakat belum menerima bantuan dari pemerintah, Dana Desa dan CSR (program tanggung jawab sosial perusahaan) dapat membantu menambal hal tersebut," paparnya.
Ia mengatakan TKPK harus menggunakan basis data yang sama atau bersinergi dengan data dari OPD lain untuk membantu program kegiatan sehingga mampu menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Pihak swasta sebagai bagian dari TKPK dapat menggunakan data pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar masyarakat terkaver bagi yang membutuhkan dalam rangka mendukung keberlanjutan dan konsistensi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi penting sebagai basis data pemberian bantuan.
Baca juga: Kemenkeu dorong pemerintah desa kontribusi tangani kemiskinan ekstrem
Baca juga: Wapres paparkan upaya hapus kemiskinan ekstrem dan "stunting"
Baca juga: BKKBN: Data PK21 kemiskinan ekstrem pegang tiga variabel penting
Baca juga: Wapres paparkan upaya hapus kemiskinan ekstrem dan "stunting"
Baca juga: BKKBN: Data PK21 kemiskinan ekstrem pegang tiga variabel penting
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
