Ia merinci PMN senilai Rp7,5 triliun akan diberikan kepada Garuda Indonesia untuk memenuhi kebutuhan maintenance, restorasi, maintenance reserve, dan penambahan modal kerja melalui skema right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan pemberian PMN akan dilakukan sesudah terjadi kesepakatan perdamaian dengan kreditur yang sudah disahkan melalui putusan homologasi.
"Jadi PMN masuk setelah balance sheet Garuda sudah lebih manageable dan negosiasi dengan kreditur sudah dilakukan dan disahkan dalam putusan pengadilan homologasi," katanya.
Baca juga: PMN untuk BTN dinilai strategis percepat pemilihan ekonomi
Menurut rencana, sebanyak Rp4,5 triliun atau 60 persen dari PMN untuk Garuda Indonesia akan digunakan untuk restorasi dan pengelolaan, serta Rp3 triliun atau 40 persen sisanya akan diberikan sebagai tambahan modal kerja.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan menambah PMN untuk Hutama Karya senilai Rp7,5 triliun, sehingga total PMN untuk Hutama Karya menjadi Rp31,3 triliun di 2022.
"Dengan tujuan selesaikan konstruksi terutama Tol Sumatera Tahap I dan kami akan selalu lakukan indikator kinerja seperti yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI," katanya.
Sementara itu, Badan Bank Tanah juga akan mendapatkan PMN senilai Rp500 miliar untuk peroleh tanah seluas 14.086 hektare dan pengembangan tanah 444,5 hektare serta sebagai tambahan modal kerja.
Pemberian PMN tersebut akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI dimana pembahasan secara mendalam akan dilanjutkan pada rapat kerja selanjutnya.
Baca juga: Kemenkeu sebut waktu penyaluran PMN untuk KAI masih dibahas
Baca juga: Pelindo optimalkan PMN Rp1,2 triliun bangun Pusat Wisata Maritim Bali
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
