Chief Sustainability Officer PT. Seger Agro Nusantara Widyantoko Sumarlin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini serapan jagung di dalam negeri sudah mengalami titik jenuh yaitu gudang-gudang pabrik pakan sudah penuh atau terjadi penurunan kuantitas penjualan pakan yang jatuh secara nasional.
Dia mengatakan pabrik-pabrik pakan sudah tidak ada pembelian jagung kepada petani karena stok yang melimpah. Menurut Widyantoko, jika terjadi kecenderungan penurunan harga terus-menerus di sumber wilayah jagung akan berdampak buruk terhadap petani. Oleh karena itu dia menilai peluang ekspor terbuka lebar saat stok jagung melimpah.
“Kami sebagai penghubung mata rantai produsen antara petani dengan pabrik pakan ternak. Karena itu, bargaining position sama, hanya milik petani, kami sebagai price taker. Karena itu, kami memperhatikan harga di petani karena berharap tidak terjadi pergerakan harga yang menyebabkan petani tidak ada minat untuk menanam jagung,” kata dia.
Penggiat jagung Dean Novel mengatakan Indonesia berpeluang menjadi negara eksportir jagung yang memiliki daya tawar di tingkat ASEAN dengan mengambil momentum yang ada sekarang.
“Kalau kita ekspor jagung ke negara ASEAN, harus jadi bisnis jangka panjang dan bukan sementara. Jadi betul-betul bikin kontraknya dan di deklarasi sehingga menjadi pemain jagung di kawasan,” katanya.
Dean menilai kuota ekspor kebutuhan jagung di negara tetangga sangat besar seperti Malaysia butuh 2,5 juta ton, Filipina 3 juta ton, Brunei sekitar 1,5 juta ton dan Timor Leste sebesar 500 ribu ton.
“Kita manfaatkan momentum ini menjadi isu nasional. Misalnya ID FOOD dan Bulog bikin gudang di Malaysia. Sekalian saja kita jadi pemain, jangan malu-malu begini. Karena pasar ekspor ini merupakan strategi supply chain. Jadi isu ekspor ini dijadikan strategi kebijakan nasional. Langsung kita deklarasi saja, kita eksportir jagung untuk kawasan, kita siap kirim Filipina bila perlu presiden Filipina melakukan MoU dengan kita,” katanya.
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI M. Ilham Setiawan Ilham Bahri mengatakan tata kelola pangan pemerintah memiliki tantangan dalam pengelolaan data produksi yang berbeda-beda.
Menurut dia, seharusnya ada data acuan yang bisa di pakai bersama para pemangku kepentingan untuk pengambil keputusan.
“Di jagung datanya juga tidak sinkron antar kementerian dan lembaga. Tidak ada data rujukan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan apa tindak lanjut pelayanan yang disampaikan ke publik,” kata dia.
Pemerintah akan melakukan Survei Cadangan Jagung Nasional pada tahun 2023 untuk mengetahui jumlah pasti stok jagung yang tersebar baik di tingkat petani, distributor, maupun pengguna seperti peternak.
Survei ini dilakukan sebagai solusi terjadinya perbedaan data yang ada di berbagai kementerian lembaga. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan komoditas tersebut. Sebelumnya Badan Pusat Statistik juga pernah melakukan survei serupa, yakni Survei Cadangan Beras Nasional.
Baca juga: Kementan sebut produksi jagung aman hingga akhir tahun
Baca juga: Pembenahan tata niaga jagung penting untuk turunkan harga telur
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
