"Kendaraan listrik sangat berpotensi menghemat biaya subsidi, terutama bila diterapkan sebagai moda transportasi publik. Dalam menghemat biaya subsidi BBM, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan manajemen transportasi publik dan mempromosikan penggunaannya," ujar Reyhan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Kebijakan subsidi transportasi publik melalui pemerintah daerah adalah salah satu upaya pemerintah yang patut diapresiasi. Pemerintah berupaya memastikan harga transportasi publik tidak naik sehingga harapannya dapat menjadi alternatif dari penggunaan kendaraan pribadi.
"Potensi penghematan subsidi BBM dapat dilihat setidaknya dengan mempertimbangkan dua hal antara lain pertama, konsumsi BBM kendaraan pribadi. Kedua, devisa negara yang turun akibat menurunnya impor BBM," kata Reyhan.
Dia juga mengapresiasi program adopsi kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sebagai inisiatif kebijakan yang baik.
Kebijakan ini dapat menjadi katalis untuk meningkatkan permintaan kendaraan listrik sehingga memberikan daya tarik bagi perusahaan pembuat kendaraan listrik untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. Dengan begitu ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir akan menjadi lengkap dan utuh.
Kendati demikian, pengamat ekonomi tersebut menyarankan agar program adopsi kendaraan listrik perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik. Salah satunya adalah tempat pengisian daya yang harus tersedia dan terjangkau.
"Maksudnya adalah jumlah tempat pengisian daya harus sesuai dengan populasi kendaraan listrik yang ada sehingga tidak terjadi kelangkaan," kata Reyhan.
Di sisi lain, tempat pengisian yang terjangkau berarti berada di lokasi-lokasi yang strategis dan sesuai dengan sebaran lalu lintas kendaraan listrik ini.
Baca juga: Pabrik baterai di Indonesia diharap bisa tekan harga mobil listrik
Baca juga: Dinas ESDM: 26 instansi Pemprov Jabar gunakan mobil listrik pada 2023
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
