Kami berikan kepada warga yang belum terdata di pemerintah pusat, seperti pengemudi ojek, pelaku UMKM dan nelayanCirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyediakan anggaran Rp7,4 miliar untuk jaring pengaman sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Anggaran kami yang untuk BLT BBM itu mencapai Rp7,4 miliar," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai di Cirebon, Jumat.
Hilmi mengatakan dana tersebut merupakan anggaran 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Cirebon, sesuai amanat dari pemerintah pusat.
Menurutnya, anggaran Rp7,4 miliar itu nantinya digunakan untuk pemberian jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak, juga untuk mendukung penanganan inflasi.
Bantuan tersebut, lanjut Hilmi, bakal diberikan kepada warga yang berhak selama Oktober hingga Desember 2022.
Baca juga: Disdik Jabar optimalkan Sekolah Ramah Anak cegah perundungan siswa
Baca juga: Pemkab Cirebon berangkatkan 20 KK ikuti program transmigrasi
"Kami berikan kepada warga yang belum terdata di pemerintah pusat, seperti pengemudi ojek, pelaku UMKM dan nelayan," tuturnya.
Hilmi menambahkan untuk bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah berjalan dari beberapa minggu yang lalu, dan terpantau berjalan kondusif.
Hanya saja, lanjut Hilmi, ada dua desa yang mengalami kendala karena administrasi belum sesuai antarkementerian sehingga menghambat penyaluran BLT BBM.
"Semua berjalan lancar, hanya ada dua desa yang terkendala administrasi, karena desa itu pernah berganti kecamatan," katanya.
Baca juga: Sungai di Cirebon penyumbang tertinggi pencemaran lingkungan
Baca juga: Pemkot Cirebon pastikan belum ada temuan kasus cacar monyet
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
