Tindakan berlebihan semacam itu betul-betul tidak bisa diterima.London (ANTARA) - Dua anggota parlemen Rusia paling senior pada Minggu menyampaikan keluhan tentang mobilisasi untuk menjalani wajib militer.
Mereka meminta pejabat daerah untuk menangani situasi itu dan segera mengatasi kebijakan "berlebihan" yang telah menuai kemarahan publik.
Langkah Presiden Vladimir Putin untuk melakukan mobilisasi militer pertama sejak Perang Dunia Kedua itu memicu protes dari seluruh Rusia.
Banyak pria yang termasuk dalam usia militer berusaha keluar dari negara itu, membuat antrean panjang di perbatasan dan tiket penerbangan habis terjual.
Baca juga: Separatis pro-Rusia di Ukraina timur nyatakan mobilisasi militer penuh
Beragam laporan juga telah mendokumentasikan bagaimana orang-orang tanpa pengalaman bertugas di kemiliteran telah dipanggil untuk menjalani wajib militer.
Hal itu bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang menjamin bahwa hanya mereka dengan keahlian militer atau pengalaman bertempur yang akan dipanggil.
Situasi tersebut telah mendorong tokoh-tokoh yang sangat loyal pada Kremlin untuk mengungkapkan keprihatinan mereka secara terbuka.
Kedua anggota parlemen Rusia itu, yang merupakan sekutu dekat Putin, secara eksplisit mengungkapkan bahwa kemarahan publik terhadap mobilisasi tengah meruak.
Valentina Matviyenko, ketua majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi, mengatakan dirinya mengetahui adanya laporan bahwa sejumlah pria yang seharusnya tidak layak menjalani wajib militer telah menerima panggilan.
"Tindakan berlebihan semacam itu betul-betul tidak bisa diterima. Dan, saya menilai (tindakan itu) sangat pantas mengundang reaksi dari masyarakat," katanya dalam unggahan di aplikasi pesan Telegram.
Dalam sebuah pesan langsung kepada para gubernur Rusia, dia menulis: "Pastikan implementasi mobilisasi parsial dilakukan secara lengkap dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tanpa satu pun kesalahan".
Baca juga: Separatis Ukraina janji mobilisasi 100 ribu pejuangnya
Sebelumnya, Matviyenko mengatakan bahwa para gubernur "bertanggung jawab penuh" atas panggilan wajib militer itu.
Vyacheslav Volodin, ketua majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara, juga menyatakan keprihatinannya dalam unggahan terpisah.
"Sejumlah keluhan telah diterima," kata dia.
"Jika sebuah kesalahan dibuat, (kesalahan) itu perlu diperbaiki… Pihak berwenang di berbagai tingkatan harus memahami tanggung jawab mereka," kata Volodin.
Para pejabat Rusia mengatakan 300.000 warga akan dipanggil bertugas selama mobilisasi tersebut.
Kremlin telah dua kali membantah mereka berencana memanggil lebih dari satu juta warga Rusia untuk menjalani wajib militer, menyusul adanya dua laporan media lokal.
Beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan sejauh ini lebih dari 2.000 orang telah ditahan dalam aksi-aksi protes untuk menentang mobilisasi di belasan kota pekan ini.
Aksi protes juga terjadi di Timur Jauh Rusia dan Siberia pada Minggu.
Sumber: Rusia
Baca juga: Babak baru perang Ukraina setelah mobilisasi parsial Rusia
Baca juga: Saham Eropa tergelincir, mobilisasi Rusia tingkatkan ketidakpastian
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
